Pemprov Sumut Targetkan Digitalisasi Pelayanan Publik Terwujud Tahun 2026

Medan, MPOL -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan realisasi penuh digitalisasi pelayanan publik pada tahun 2026 mendatang. Melalui program Cepat, Responsif, Handal dan Solutif (CERDAS), Pemprov Sumut akan menghadirkan satu portal terpadu yang mengintegrasikan seluruh layanan publik, serta penyediaan internet gratis di ruang publik di berbagai kota dan kabupaten.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Optimalkan Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, yang diwakili Sekretaris Dinas Kominfo, Achmad Yazid Matondang, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bertema Digitalisasi Pelayanan Publik CERDAS, di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (9/10/2025).

Turut hadir Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Sumut, T Ahmad Maulana, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Rismawati Simanjuntak, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Porman Mahulae, yang bertindak sebagai moderator kegiatan.

Menurut Yazid, digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut yang sejalan dengan Astacita Presiden RI Prabowo, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, dan teknologi.

"Kita harus melaksanakan transformasi digital. Ini menjadi tantangan bagi kita karena masih ada wilayah yang belum terjangkau internet, seperti di Nias. Melalui program CERDAS, kita akan mempercepat pelayanan publik berbasis digital di seluruh Sumut," ujar Yazid.

Sementara itu, Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo Sumut, T Ahmad Maulana, menjelaskan bahwa program CERDAS diwujudkan melalui pengembangan berbagai aplikasi digital yang solutif. Saat ini, tercatat 31 aplikasi layanan publik yang akan diintegrasikan ke dalam satu platform terpadu berbasis web dan aplikasi mobile.

"Portal ini akan menghubungkan berbagai layanan publik seperti kesehatan, perizinan, dan pajak daerah, sehingga masyarakat bisa mengakses semua layanan cukup dari satu pintu," jelas Maulana.

Untuk mendukung keterjangkauan layanan digital, Pemprov Sumut juga menjalankan program penyediaan internet gratis di ruang publik. "Tahun 2026, akan dibangun instalasi di delapan kota, yakni Medan, Binjai, Tebingtinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli. Program ini akan terus diperluas hingga tahun 2030, agar seluruh 33 kabupaten/kota memiliki akses internet gratis," tambahnya.

Maulana juga mengungkapkan, dari total 6.113 desa di Sumut, sebanyak 5.662 desa atau sekitar 92,67% sudah terjangkau sinyal 4G. Namun, masih ada 62 desa yang berada dalam kondisi blank spot (0% sinyal 4G) dan 59 desa dengan sinyal sangat lemah (kurang dari 30%). "Kesenjangan inilah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Sumut, Rismawati Simanjuntak, menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik juga harus diimbangi dengan keamanan siber yang kuat.

"Ruang siber adalah ruang pertahanan yang baru dan ini menjadi konsern dari Pemprov Sumut. Kami meluncurkan program penguatan program siber dengan membentuk tim tanggap insiden siber Sumut," ujar Rismawati.

Saat ini Tim Tanggap Insiden Siber di Sumut sudah terbentuk 100%. Tidak hanya di provinsi, melainkan juga sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota. Tim ini melakukan pemantauan dan monitoring sistem aplikasi website yang ada di lingkup provinsi Sumut.

"Kalau ada insiden siber kita langsung lakukan mitigasi, kemudian melokalisir kejadian, melacak penyebabnya, lalu melakukan penanganan dan setelah itu pemulihan. Selanjutnya, kita juga akan mengambil langkah strategis apa yang dapat mencegah agar insiden tersebut tidak terulang kembali," ujar Rismawati.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News