Legalitas, Legitimasi, dan Kehormatan Tiga Ujian bagi Jabatan Wakil Presiden
Setiap jabatan publik berdiri di atas tiga tiang legalitas, yakni keabsahan menurut hukum legitimasi, yakni penerimaan oleh rakyat dan ke
Artikel
Baca Juga:Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang mempererat solidaritas antarrider, tetapi juga membuktikan ketangguhan performa Honda PCX dalam menghadapi medan ekstrem. Perjalanan menuju Takengon berlangsung penuh tantangan. Saat melewati kawasan Gunung Salak, rombongan dihantam hujan lebat yang membuat jalan licin dan jarak pandang sangat terbatas. Kondisi tersebut menguji konsentrasi para rider sekaligus kemampuan motor dalam menjaga stabilitas.
Setiap jabatan publik berdiri di atas tiga tiang legalitas, yakni keabsahan menurut hukum legitimasi, yakni penerimaan oleh rakyat dan ke
Artikel
Langkah Polrestabes Medan dalam menekan kriminalitas mendapat respons positif dari sejumlah tokoh masyarakat.Diantaranya dari Ketua Majeli
Sumatera Utara
Upaya Polrestabes Medan menekan aksi kriminalitas di jalanan mulai menunjukkan hasil. Dalam 27 hari pelaksanaan program Quick Wins Kapolri
Sumatera Utara
Jakarta, MPOL Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menerima penghargaan kategori Politisi Inspiratif dalam ajang Apresiasi Pewarna Indonesi
Politik
Langkat, MPOL Proyek jasa konsultasi inventarisasi wilayah pesisir di Dinas Perikanan Kab.Langkat Tahun Anggaran 2025 menyisakan persoal
Sumatera Utara
Jakarta, MPOL Anggota DPD RI/MPR RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos., M.Sos., menegaskan polemik terkait jabatan Wakil Presiden har
Nasional
Langkat, MPOL Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas dan peningkata
Sumatera Utara
Langkat, MPOL Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, secara resmi meresmikan 1.617 keanggotaan Badan Permusyawara
Sumatera Utara
Medan, MPOL Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Yulhasni, mendesak Wali Kota Medan mengambil tindakan tegas terhadap
Peristiwa
Pangururan, MPOL Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizina
Sumatera Utara