Pj. Sekda Binjai Pimpin Apel Gabungan, Tekankan Disiplin Dan Ketepatan Pengelolaan Anggaran 2025

Binjai, MPOL - Pj. Sekretaris Daerah Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., MM, bertindak sebagai pembina apel gabungan ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Binjai yang digelar di Lapangan Apel Pemko Binjai, Senin (8/12). Apel ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai dan diikuti oleh para Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Setdako, para pimpinan OPD, camat, lurah, serta seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Binjai.

Baca Juga:

• Warga Protes, Rumah Tempat Tinggal Diduga Dijadikan Rumah Ibadah
• AMKI dan Pertaruhan Masa Depan Media Konvergensi Indonesia
• Nabil, Pebalap Muda Binaan Honda Juara Motoprix Sumatera

Dalam amanatnya, Pj. Sekda menegaskan bahwa pelaksanaan apel rutin merupakan sarana penting untuk menyampaikan informasi terkait arahan dan kebijakan pemerintah, sekaligus mempererat rasa kebersamaan serta meningkatkan kedisiplinan pegawai. "Apel seperti ini sangat berguna sebagai media komunikasi dan juga membangun kekeluargaan dalam bekerja. Ini juga menjadi salah satu indikator kedisiplinan ASN maupun Non ASN," ujarnya.

Pj. Sekda juga mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna anggaran untuk mematuhi sejumlah ketentuan penting terkait pengelolaan anggaran tahun 2025. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya terkait pengajuan pencairan belanja hibah dan bantuan sosial, penyampaian SPMLS dan SPMGU, pengembalian uang persediaan, serta penginputan seluruh penerimaan pajak dan retribusi pada aplikasi SIPD. Selain itu, Pj. Sekda juga mengingatkan seluruh bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dan memastikan tidak ada saldo kas paling lambat 31 Desember 2025.

Mengakhiri sambutannya, Pj. Sekda menekankan pentingnya ketaatan terhadap seluruh ketentuan terkait penggunaan anggaran. Ia juga meminta tiap pengguna anggaran untuk melakukan penghematan dengan menunda atau membatalkan kegiatan yang dianggap kurang berdampak pada pembangunan dan pelayanan masyarakat.(wandi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News