Labura, MPOL-Diduga kuat berpotensi terjadinya penggelembungan, Belanja Dana Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labura, pada program
Posyandu TA 2022 dan 2023, menjadi sorotan masyarakat.
Baca Juga:
Sesuai informasi dari sumber yang layak dipercaya, menerangkan bahwa pada TA 2022, terdapat kegiatan penyelenggaran posyandu yang termaktub pada item pengadaan makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia dan insentif Kader posyandu sebanyak 4 kegiatan.
Realisasinya dengan tahapan serapan anggaran masing-masing sebesar, untuk Tahap I. Rp. 150.840.000,-, Tahap II Rp. 104.400.000,-, Tahap III Rp. 43.500.000,-, dan Tahap IV Rp. 9.600.000,-.
Selain itu, masih kegiatan di bidang kesehatan ada 2 kegiatan lainnya yang menggunakan belanja berupa, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 13.360.000,-, Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 20.239.100,-.
"Bayangkan saja, untuk kegiatan
Posyandu saja, sepanjang tahun 2022, desa membelanjakan biaya sebesar Rp. 341.939.100,-. Coba di cek dilapangan, apakah realisasinya sesuai?," terang sumber, Minggu, (18/1/2026).
Tambah dia, apabila dirunut ke tahun 2023, adanya 3 kegiatan dengan tahapan serapan anggaran yang sama besarannya yang dinilai Copy Paste, yakni masing-masing, Tahap I Rp. 9.600.000,-, Tahap II Rp. 27.000.000,-, Tahap III Rp. 104.400.000,-, Tahap IV Rp. 150.840.000,-.
"Kemudian, pada tahun 2023, ada 1 kegiatan lain pada proyek Pembangunan, rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/
Polindes/PKD sebesar Rp. 195.097.350,-. Jadi, jumlah total kegiatan sebesar Rp. 477.337.350,-." Sebutnya.
Terpisah, Aidil Syahputra S.T, pemerhati Pemberdayaan Masyarakat Labuhanbatu Raya, menilai besaran biaya yang di fokuskan untuk program
Posyandu di Desa Batu Tunggal ini terbilang tinggi. Sebab, di tahun 2022 s.d tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Labura melalui Puskesmas juga terlibat dalam konsentrasi kegiatan serupa maupun pembiayaannya.
"Diduga kuat pembiayaannya double, ada dari desa dan puskesmas. Coba bayangkan dengan anggaran sebesar itu setidaknya sudah bisa membangun Desa Layak Anak," bilangnya.
Dia juga meminta agar pihak Desa dapat membuat dan memperlihatkan kepada masyarakat, terkait informasi realisasi kegiatan posyandu tersebut, sebagai langkah menguatkan akurasi penggunaan belanja desa terhadap program itu.
"Itu sebaiknya dilakukan pihak desa. Kalau ternyata tidak bisa disampaikan secara nyata, kami akan mendorong APH untuk melakukan penyelidikan," cetusnya.
Kepala Desa Batu Tunggal, Indra Sugiharto, ketika dikonfirmasi dan dimintai keterangan atas realisasi kegiatan pada Program
Posyandu tersebut, belum menjawab. Sementara pesan WhatsApp sudah terkirim sejak 2 hari yang lalu.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News