DPRD Soroti Bencana Taput Yang Hanya Fokus Pembangunan Fisik

Taput, MPOL -DPRD Kabupaten Tapanuli Utara akhirnya menyoroti dampak bencana yang merusak lahan persawahan dengan fokus pembangunan fisik.

Baca Juga:

• 612 Ha Areal Persawahan Padi Gagal Panen Dampak Banjir Longsor Di Taput
• BTN Berikan Relaksasi Kredit kepada 22.879 Nasabah Kredit Konsumer Terdampak Banjir dan Longsor di Sumatera
• Takengon Kembali Terhubung, 68 Site Telkomsel ON AIR Pasca Banjir dan Longsor

Salah satunya anggota komisi C DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jufri Sitompul pada Rapat Kerja Gabungan Komisi dengan Pemkab Taput terkait penanganan pasca bencana alam di wilayah itu, mengusulkan hal yang dianggap penting sebagai perhatian.

Pada saat itu, komisi C meminta agar mitigasi bencana jangan hanya fokus pada struktural atau hanya soal pembangunan kembali fisik yang telah rusak tetapi juga harus memikirkan non-struktural.

" Mitigasi non-struktural pasca-bencana juga sangat penting yang berfokus pada upaya non- fisik untuk mengurangi risiko masa depan, meliputi kebijakan, edukasi dan penataan dan perilaku masyarakat,"kata Jufri Sitompul di Gedung DPRD Taput, Senin (2/2).

Jufri mencontohkan perilaku masyarakat pascabencana biasanya hanya dalam pemikiran bahwa ketika rumahnya rusak pasti dibangun kembali oleh pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga berpikiran sama.

" Jadi jangan hanya soal fisik saja dipikirkan, " cetusnya.

Mantan Kades itu i menambahkan, bisa saja untuk pemulihan fisik dilakukan gotong royong, misalnya untuk lahan persawahan yang mengalami kerusakan ringan yang bisa segera dilakukan upaya penanaman kembali.

" Kalau sudah rusak berat tentu harus segera ditangani pemerintah untuk memulihkan, " ungkapnya.

Dia juga mencotohlan kondisi Pahae dengan jumlah lahan persawahan yang telah tertimpa material padat.

Kalau dibiarkan, bagaimana masa depan warga disana yang menggantungkan hidupnya dari pertanian lahan sawah,"kata Jufri, dihadapan pimpinan komisi/anggota DPRD serta sejumlah pejabat struktural Pemkab Taput.

Sebelumnya dilaporkan, lahan pertanian yang tertimpa bencana alam di wilayah Taput telah mengakibatkan kerusakan 770 hektar lahan sawah dan lebih banyak terjadi di kawasan Pahae.

Dengan demikian kata Jufri, mitigasi struktural yang ia tekankan sangat membutuhkan penyusunan masterplan berbasis risiko, revisi tata ruang, sosialisasi dan simulasi, penguatan komunitas serta pemberlakukan peraturan/regulasi.

Jufri juga mengingatkan Pemkab Taput agar jangan hanya memikirkan kondisi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di penghujung Tahun 2025.

Tetapi sebelumnya sudah terjadi bencana alam yang sama pada tahun 2024 di Kecamatan Pahae yang mengakibatkan sedikitnya 119 hektar lahan sawah di wilayah itu tidak bisa lagi dikembalikan menjadi sawah.

Tentu ini sangat memengaruhi terhadap produksi padi petani disana dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

Jalan keluarnya, harus dilakukan upaya cepat untuk mengatasinya, kita khawatir atas kesinambungan hidup warga di pahae.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News