Kepemimpinan Bupati Deli Serdang Disoal, Sastra Sembiring dan Eko Sopianto Minta KPK & Kejaksaan Periksa Asri Ludin Tambunan

Deli Serdang, MPOL: Sorotan tajam kepemimpinan Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyatnya belakangan ini semakin meningkat. Terlebih program yang dilakukan selama menjabat terkesan banyak melakukan pemborosan anggaran, tanpa memikirkan rakyatnya yang sulit untuk mencari nafkah.

Baca Juga:

• Ketum Pujakesuma Eko Sopianto Minta Bebaskan Pendemo Jalan Rusak
• Tuding Godol Terlibat Pembacokan Jaksa Terbantahkan Keterangan PH Kepot, LSM TKN Kenziro Sumut : Kajatisu Jangan Membangun Opini
• KONI Pancur Batu dan KONI Deli Serdang menggelar Pertandingan persahabatan dua Tim Lagendaris Sumut

Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, Bupati Deli Serdang justru membuat kegiatan dengan mengelontorkan dana pantastis dari APBD yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Deli Serdang.

Sementara masih banyak jalan rusak dan kupak-kapik yang perlu perbaikan di Kabupaten Deli Serdang.

Konon, dalam situasi ekonomi yang semakin terpuruk saat ini, Asri Ludin Tambunan masih tega menggusur para pedagang mencari nafkah di Pasar Deli Tua. Ada rakyatnya yang sakit dan perlu pengobatan tak dipedulikan seperti halnya Arisha Zainaba Nasution. Sehingga Zulfikar Nasution dan Rohana Beru Barus yang tinggal di Deli Tua, harus berjuang sendiri mencari biaya untuk perobatan anaknya yang masih berusia 3 tahun itu bisa dibawa berobat ke RS Jantung Jakarta.

Ketua harian Lembaga Swadaya Masyarakat LSM TKN Kenziro Sumut Sastra Sembiring mendesak KPK dan kejaksaan RI untuk turun dan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Deliserdang dan Jajaran yang kerap melakukan pemborosan anggaran yang tak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Patut diduga bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan Insubkordinasi atau melakukan pembangkangan atau perlawanan terhadap perintah Presiden Prabowo. yang pertama, Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran Kepala Daerah di seluruh tanah air untuk melakukan Efesiensi anggaran terlebih yang tidak berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat, namun kita melihat Bupati Deliserdang kerap menghambur hamburkan angggaran demi kepentingan pribadi," tegas Sastra Sembiring kepada wartawan, Jumat (19/6).

Dia mengatakan, ditengah sulit nya ekonomi, Bupati malah menyewa mobil pribadi dengan angka yang pantastis, bahkan ia juga memberikan sumbangan 1,5 miliar untuk merehap gedung Satreskrim Polrestabes Medan, melakukan Bimtek dan memberikan anggaran untuk APKASI sebesar 6.4 Miliar yang tak berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat.

'Oleh sebab itu, kita meminta KPK dan Kejasaan RI turun untuk melakukan pemeriksaan, jika tidak kita akan pastikan akan melakukan kordinasi yang besar bersama masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa," tegasnya kagi.

Hal Senada juga dikatakan Ketua DPP Pujakesuma Eko Sopianto. Ia juga mengancam akan melakukan aksi besar jika KPK dan kejaksaan tidak turun melakukan pemeriksaan terhadap Bupati dan jajaran.

"Apa yang dilakukan bupati dan jajaran tak berpihak sama sekali terhadap kepentingan rakyat. rakyat dipaksa bayar pajak agar tuntutan rakyat dipenuhi. sementara Bupati dan jajaran hambur hamburkan uang yang tak bermanfaat postif terhadap kepentingan masyarakat," katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Eko Sopianto, kita desak KPK dan Kejaksaan turun, jika tidak dirinya akan menurunkan massa melakukan aksi besar-besaran.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News