Minggu, 21 April 2024

Pemko Binjai Ikuti Pembinaan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Dengan Kanwil DJPb Sumut

Refwandi Sanan - Rabu, 03 April 2024 22:28 WIB
Pemko Binjai Ikuti Pembinaan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Dengan Kanwil DJPb Sumut
Sekda Binjai H.Irwansyah Nasution (ketiga dari kanan) saat menyampaikan sambutannya pada rapat dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara.(wandi)
Binjai, MPOL - Sebagai wujud sinergi antara Pemerintah Kota Binjai dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara (Sumut), Kanwil DJPB Sumut menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah', di Aula Pemko Binjai, Selasa (2/4/2024). Hal ini sebagai tindak lanjut atas nota kesepakatan antara Kanwil DJPB Sumut dengan Pemerintah Kota Binjai Nomor NK-000002/WPB, 02/2023 dan Nomor 100.2-663 NK/IV/2023 tanggal 6 April 2023 Tentang Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga:
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai H. Irwansyah Nasution, S.Sos, Kepala Inspektorat Kota Binjai Drs. Eka Edi Saputra, serta seluruh Pimpinan SKPD Pemko Binjai.

Dalam hal ini, perwakilan Kanwil DJPb Sumatera Utara menjelaskan bahwa peran dan fungsi DJPb di daerah tidak hanya melaksanakan fungsi sebagai penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan juga mempunyai dua fungsi utama lainnya yaitu Regional Economics dan Financial Advisor Tingkat Regional. Salah satu pelaksanaan fungsi Financial Advisor adalah pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan pusat dan daerah. 

"Kanwil DJPb selalu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan," ucapnya.



Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Sumatera Utara berharap dan optimis Pemko Binjai mampu memperoleh opini WTP yang mencerminkan pelaksanaan pengelolalaan keuangan daerah yang akuntabel, profesional dan transparan.(LB.02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
Tags
beritaTerkait
komentar
beritaTerbaru