Paripurna DPRD Binjai Jadi Sorotan, 35 Anggota Dewan Hanya 16 Orang Yang Hadir Bahas APBD 2025

Binjai, MPOL -Pemerintah kota Binjai resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertangung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD kota Binjai yang digelar diruang rapat paripurna DPRD kota Binjai Jl.Veteran, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

Walikota Binjai saat memberikan sambutan

Rapat dipimpim Ketua DPRD kota Binjai, Hj K Gusuartini Br Surbakti dan dihadiri Walikota Binjai, Drs H Amir Hamzah, M.AP, unsur Forkopimda.

Sekretaris Daerah, pemipinan OPD, Camat dan Lurah, serta anggota DPRD kota Binjai.

Dalam pidatonya, Wali kota Binjai, Drs H Amir Hamzah, M.AP bahwa laporan keuangan Pemerintah kota Binjai TA anggaran 2025 tekah diaudit BPK RI Perwakilan Sumut, dan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 29 Mai 2026. "Opini WTP ini bentuk komitmen pemerintah kota Binjai dalam bentuk mrwujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan," ujar Amir Hamzah dihadapan peserta sidang. Pendapatan daerah capai 98,48 persen

Dalam pemaparannya Wali kota menjelaskan pendapatan daerah TA 2025 yang ditargetkan sebesar Rp1.068 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp 1.051 triliun atau 98,42 persen.

Realisasi tersebut berasal dari PAD pendapata transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta lain lain pendapatan pendapatan daerah yang sah.

Di sisi PAD sejumlah sektor menenjukkan capaian yang baik diantaranya retribusi daerah yang melampaui target hingga Rp 100, 79 persen.

Sementara penerimaan opsen pajak PKB dan bea balik nama kenderaan bermotor (BBNKB) juga realisasi di atas 100 persen. Belanja Daerah Trealisasi Rp 92,80 persen. Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp 1.077 triliun, trealisasi sebesar Rp 1. 000 triliun atau 92,80 persen. Anggaran tersebut digunanakan untuk belanja operasi, belanja modal, hingga belanja tidak terduga guna mendukung penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah kota Binjai juga mencatat sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) TA 2025 sebesar Rp 62,09 miliar. DPRD bahas Ranperda Pertanggung jawaban APBD.

Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

Selain mendengarkan penyampaian Wali kota rapar paripurna juga diisi dengan pandangan umum fraksi fraksi DPRD ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2025.

Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan jawaban wali kota atas pandangan umum dewan sebelum dilakukan pembahasan bersama hingga memperoleh persetujuan.

Wali kota berharap senergi pemerintah kota Binjai dan DPRD terus terjalin dalam mewujutkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

"Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dukungan DPRD pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta partisipasi aktif seluruh masyarakat kota Binjai. Sinergi ini harus terus kita perkuat demi kemajuan kota Binjai " katanya.

Rapat paripurna yang berlangsung sejak pukul 11.15 wib hingga 12.35 wib berjalan aman tertip dan lancar.

Agenda tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyampaian dan pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (Supriadi MY).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News