Tata Niaga CPO, Kedaulatan Energi dan Gizi Anak Bangsa Dibajak

, MPOL - Presiden Prabowo menargetkan B50 bisa hemat devisa Rp170 triliun. Program Makan Bergizi Gratis ditarget menyasar 82 juta anak. Dua program raksasa ini adalah simbol "Indonesia Mandiri".

Baca Juga:

• Plt. Bupati Langkat Tiorita Serahkan Kunci Rumah Layak Huni untuk Warga Pematang Serai
• Indra Silaban Apresiasi Deli Serdang Masuk Lima Besar Nasional PPD 2026
• Plt. Bupati Lagkst Tiorita Tegaskan Stabilitas Pemerintahan dan Komitmen Antikorupsi

Tapi ada satu pertanyaan telanjang yang belum dijawab: Dengan tata niaga CPO hari ini, dari mana bahan bakunya?

Jawabannya menyakitkan : Kedaulatan Energi dan Gizi Anak Bangsa sedang dibajak.

1: PARADOKS B50 - NEGARA KEJAR TARGET, TAPI KERANNYA DI TANGAN CUKONG

B50 butuh CPO 13-15 juta ton/tahun. Itu setara kebutuhan minyak goreng 1 tahun.Masalahnya, negara tidak punya alat kendali.

Saat ini tata niaga CPO 100% liberal. Ekspor bebas. Tidak ada DMO. Tidak ada harga acuan wajib untuk domestik.
Logika pasarnya kejam: begitu harga CPO dunia $1200/ton, CPO akan lari keluar. Pabrik biodiesel yang dipatok harganya akan kehabisan bahan baku.

Ini bukan ramalan. Begitu B50 diumumkan, konglomerat sawit langsung kunci kontrak dengan petani. Negara hanya bisa "mengimbau". Akibatnya: Program strategis setara Rp170 triliun nasibnya digantungkan pada "belas kasihan" harga pasar.

Inilah pembajakan pertama. Punya sawit terbesar di dunia, tapi untuk memenuhi kebutuhan sendiri kita kalah cepat dengan Singapura dan India.

2: PARADOKS BUMN - PUNYA LUMBUNG, TAPI TANGANNYA DI IKAT

PTPN menguasai 700 ribu hektar kebun sawit. Itu aset negara.
Tapi ada regulasi yang melarang BUMN masuk ke hilir: dilarang produksi minyak goreng., Ironis .

Alasannya dulu mulia: "memberi ruang pada swasta".
Kenyataannya hari ini : Saat harga minyak goreng naik 30%, negara tidak punya "ban serap". Tidak punya alat untuk menstabilkan.

Kita punya bahan baku, punya pabrik, punya distribusi, tapi dipaksa jadi penonton.
Satu-satunya yang bisa menolong rakyat adalah swasta. Dan swasta punya RUPS, bukan punya rakyat.

Inilah pembajakan kedua. Negara dilucuti senjata untuk melindungi rakyatnya sendiri.

3: SOLUSI KLIMAKS - SATUKAN B50, MBG, DAN BUMN DALAM SATU KOMANDO

Menggerutu tidak menyelesaikan masalah. Negara harus ambil alih kendali. Caranya bukan dengan melawan pasar, tapi dengan menciptakan pasar baru yang dipimpin negara.

Ada 3 kebijakan yang harus dieksekusi serentak:

1. TERAPKAN DMO CPO 30% UNTUK KETAHAN ENERGI
Wajibkan setiap perusahaan sawit memenuhi kebutuhan domestik untuk B50 dan pangan terlebih dahulu. Sisanya baru boleh ekspor. Beri sanksi cabut izin ekspor bagi pelanggar. Sama seperti DMO Batubara. Tanpa ini, B50 hanya akan jadi brosur.

2. BERI MANDAT BARU KEPADA BUMN: PRODUKSI MINYAK GORENG MERAH
Lupakan "Minyak Kita" yang kualitasnya dipertanyakan. Itu perang harga yang tidak terhormat.

Mandat baru BUMN adalah memproduksi Minyak Goreng Merah. Produk premium, kaya karoten dan vitamin E, untuk kesehatan.

Ini bukan untuk mematikan swasta. Ini untuk menaikkan standar. Memaksa swasta ikut berinovasi. Dan yang paling penting: mengembalikan marwah BUMN sebagai agen pembangunan, bukan agen rente.

3. WAJIBKAN 30% KEBUTUHAN MINYAK DAPUR MBG DARI BUMN

Program MBG butuh minyak dalam jumlah masif, pasti, dan berkelanjutan. 82 juta anak x 200 hari sekolah = pasar raksasa.

Jadikan Dapur MBG sebagai "off-taker" wajib bagi Minyak Goreng Merah BUMN.
Dengan satu kebijakan ini, kita dapat 4 hal sekaligus:

Anak dapat gizi + Petani dapat pasar pasti + BUMN punya arah + Negara pegang kendali harga dan mutu
B50 tanpa DMO adalah mimpi.
MBG tanpa jaminan mutu adalah pemborosan.
BUMN tanpa mandat adalah patung.

Selama tata niaga CPO masih dibiarkan liar, maka kedaulatan energi kita, kedaulatan pangan kita, dan masa depan gizi anak kita akan terus dibajak oleh harga pasar dan kepentingan segelintir orang.

Sudah saatnya negara kembali menjadi "Bos" di rumahnya sendiri.

Bukan untuk mematikan swasta. Tapi untuk memastikan, ketika swasta gagal, negara masih punya jalan.

*Penulis adalah Ketua JARNAS 98 Sumatera Utara, tergabung serta salahsatu juru bicara Lintas 98 Sumut

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News