Medan, MPOL: Penantian panjang masyarakat Kepulauan Nias terhadap infrastruktur jalan yang layak dan sudah lama terabaikan di Kabupaten Nias Utara mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubsu langsung turun tangan menggenjot pembangunan bahkan sampai menambah anggaran untuk proyek infrastruktur.
Perhatian khusus
Gubsu Bobby Nasution untuk pembangunan infrastruktur di Nias Utara dan kepulauan Nias mendapat tanggapan dari aktivis Muhammad Abdi Siahaan. Pria yang disapa Wak Genk itu menilai Gubsu berusaha membuktikan janji kampanyenya memberikan prioritas pembangunan untuk daerah tertinggal.
Baca Juga:
"Selain sebagai tugasnya membangun daerah tertinggal untuk menopang kemajuan ekonomi, perhatian Gubsu tersebut layak diapresiasi, yang mana masyarakat sudah bertahun-tahun menantikan pembangunan infrastruktur dan baru Bobby yang memberikan nyata pembangunan. Ini yang harus didukung," kata Wak Genk kepada wartawan di Medan, Rabu (12/8).

Muhammad Abdi Siahaan/Wak Genk (sok).
Wak Genk menilai, berkantor di Nias sebagai sinyal bahwa
Gubsu Bobby Nasution ingin mensetarakan pembangunan di Pulau Nias sama dengan di kabupaten lain. Namun kita berharap Bobby Nasution juga membangunan daerah lain sehingga tidak ada yang merasa didiskriminasikan.
Diketahui, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara telah menaikkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Nias Utara.
Pembangunan menyasar di dua ruas jalan yang dinilai vital bagi konektivitas dan pergerakan ekonomi masyarakat, yakni Jalan Lotu-Lahewa sepanjang 2,5 kilometer dengan nilai pekerjaan lebih dari Rp17 miliar serta Jalan Lotu-Tuhemberuwa sepanjang 4 kilometer dengan anggaran sekitar Rp27 miliar.
Ruas Jalan Lotu-Tuhemberuwa dibangun menggunakan konstruksi aspal hotmix. Pembangunan ini diharapkan tidak sekadar memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga memangkas hambatan transportasi dan membuka akses ekonomi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi persoalan infrastruktur. Namun, pekerjaan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan jalan di Nias Utara.
Untuk memastikan pembangunan sesuai yang diharapkan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, turun langsung meninjau progres pembangunan jalan di Nias Utara, Kamis (6/8/2026).
Gubsu juga mengadakan Sapa Daerah (SADA) di Kecamatan Lotu, masyarakat secara terbuka menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Bobby Nasution. Warga mengapresiasi pembangunan jalan yang telah lama mereka nantikan, bahkan disebut menjadi penantian selama puluhan tahun.
Bagi masyarakat, keberadaan jalan yang layak bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara. Jalan menjadi urat nadi untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan, memperlancar mobilitas warga, sekaligus menghubungkan sentra-sentra ekonomi dengan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan.
Di sisi lain, warga meminta Pemprov Sumut tidak berhenti pada ruas yang saat ini dikerjakan. Mereka mendesak agar sisa jalan yang masih rusak segera ditangani, termasuk pembangunan drainase untuk mencegah kerusakan jalan kembali terjadi akibat buruknya sistem pembuangan air.
Menjawab aspirasi tersebut, Bobby menegaskan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias menjadi salah satu prioritas Pemprov Sumut.
Komitmen itu antara lain ditunjukkan melalui peningkatan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias yang tahun ini mencapai sekitar Rp500 miliar.
Tak hanya itu, Pemprov Sumut memastikan sisa ruas jalan rusak sepanjang kurang lebih 12 kilometer akan kembali ditangani secara bertahap pada tahun depan.
"Pembangunan ini tidak boleh berhenti di ruas yang sedang dikerjakan. Sisa ruas yang rusak harus dituntaskan secara bertahap," demikian garis besar komitmen Pemprov Sumut dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas BMBKCK Sumut. Sebab, keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai diaspal, tetapi juga dari kualitas konstruksi, ketahanan jalan dan sejauh mana infrastruktur tersebut mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dinas BMBKCK Sumut pun diminta memastikan setiap proyek dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan tepat mutu. Terlebih, masyarakat Nias Utara telah menunggu pembangunan tersebut selama bertahun-tahun.
Dengan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan dukungan anggaran yang lebih besar, Pemprov Sumut diharapkan mampu mengakhiri persoalan konektivitas yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama pembangunan di Kepulauan Nias.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Josmarlin Tambunan