Kadiskes Labusel Tegaskan Dana BOK Disalurkan Sesuai SOP, Bantah Pungli dan Tudingan Seret Nama Bupati

Labuhanbatu Selatan, MPOL - Polemik dugaan pungutan liar (pungli) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tenaga medis di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) kian menjadi sorotan. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Labusel, dr. Muhammad Fernando Manik, bersama Kepala Puskesmas Aek Goti, dr. Triana, secara tegas membantah adanya penyalahgunaan maupun pemotongan dana BOK. Keduanya menegaskan bahwa pengelolaan dan penggunaan anggaran dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Baca Juga:

• Jumkel dan Subkel Polres Program Nyata Atau Sekedar Pencitraan
• Operasi Patuh Toba 2026, Polres Labusel Ajak Masyarakat Jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
• Jaksa Sahabat Pendidik, Kejari Labusel Perkuat Pengawasan Anggaran Pendidikan Cegah Korupsi

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (04/11/2026), dr. Triana menyatakan tidak pernah melakukan pengutipan dana BOK sebagaimana ditudingkan dalam pemberitaan yang beredar. Ia juga mengaku tidak pernah dikonfirmasi oleh media yang menerbitkan berita tersebut sebelum nama dan institusinya menjadi sorotan publik.

"Saya tetap bersikeras tidak ada penyelewengan dana BOK. Seluruhnya kami pergunakan sesuai SOP. Saya juga heran, tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak yang memberitakan, tiba-tiba pemberitaan Puskesmas Aek Goti sudah beredar di media sosial," tegas Triana.

Triana menjelaskan, dana BOK Puskesmas Aek Goti disalurkan melalui transfer dalam dua tahap. Dana tahap pertama telah terserap seluruhnya untuk kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu, dana tahap kedua masih tersisa karena sejumlah kegiatan belum dilaksanakan. Dana tersebut masih berada di rekening dan belum dicairkan untuk penggunaan kegiatan yang belum berjalan.

Dana BOK digunakan untuk mendukung berbagai program kesehatan, di antaranya imunisasi, posyandu, kelas ibu hamil dan balita, pelayanan lansia, kesehatan lingkungan, serta kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di lapangan.
Ia menambahkan, sebanyak 70 tenaga PNS dan PPPK memperoleh dukungan dana BOK sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun petugas yang turun ke lapangan tanpa menginap menerima biaya transportasi berdasarkan jarak tempuh ada dan dekat dan jarak yang jauh beda biaya transportasinya.

Puskesmas Aek Goti sendiri membina 17 posyandu, dengan 16 di antaranya aktif melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Labusel dr. Muhammad Fernando Manik, meminta agar tudingan pemotongan dana BOK disertai bukti konkret agar persoalan tersebut dapat diperjelas dan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

"Kalau memang dilakukan pemotongan, tunjukkan bukti-bukti konkret dari siapa dan ke mana, agar publik tidak mengira-ngira, tetapi mengetahui dan memahami persoalan yang sebenarnya," ujarnya.

Terkait pemberitaan yang turut mencatut nama Bupati Labusel, dr. Fernando menegaskan bahwa dugaan keterlibatan kepala daerah harus dipisahkan dari persoalan pengelolaan dana BOK di tingkat puskesmas. Menurutnya, setiap tudingan harus didukung bukti yang dapat diverifikasi dan tidak semata-mata dibangun berdasarkan asumsi.

Hingga pemberitaan tersebut diekspos, belum terdapat bukti terverifikasi yang menunjukkan keterlibatan pihaknya dalam dugaan pemotongan dana BOK sebagaimana yang ditudingkan.

Ia menegaskan, pengelolaan dana BOK harus tetap transparan dan dapat diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tudingan terhadap siapa pun, terlebih kepala daerah, tidak sepatutnya berkembang menjadi penghakiman publik sebelum didukung bukti yang sah.

"Fakta harus menjadi dasar pemberitaan, bukan opini yang menggiring persepsi," tutup dr. Nando.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News