Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige Dukung Provinsi Tapanuli

Toba, MPOL - 50 Tahun (setengah abad) lamanya masyarakat Desa Lumban Pea Timur, Kec. Balige, Kab, Toba membutuhkan, merindukan, mengharapkan dan menantikan terbentuknya Provinsi Tapanuli, demikian halnya masyarakat desa lainnya dicakupan wilayah Provinsi Tapanuli seperti Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

Baca Juga:

• Paparkan Capaian Triwulan I, Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut Soroti Inovasi Layanan dan Lonjakan Penerbitan Paspor
• Ketua TP PKK Humbahas Laksanakan Supervisi Desa Percontohan Tingkat Provinsi Sumut
• Ketua TP PKK Provinsi Lantik Erma Oloan P Nababan Jadi Ketua TP-PKK, Pembina Posyandu dan Dekranasda Kabupaten Humbahas

Kebutuhan, harapan, kerinduan dan penantian ini bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa Lumban Pea Timur dan desa lainnya dicakupan wilayah Provinsi Tapanuli.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tahun 2023 maka Provinsi Sumatera Utara memiliki 8 kota dan 25 kabupaten merupakan provinsi urutan ke-3 dengan kota dan kabupaten terbanyak di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Salah satu kendala utama percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara adalah banyaknya jumlah kota dan kabupaten.

Abad 21 ini merupakan abad percepatan utamanya percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, masyarakat Sesa Lumban Pea Timur menyampaikan usulan dan permohonan kepada Presiden Jokowi untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) dan mengesahkan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).

Usulan dan permohonan disampaikan masyarakat desa Lumban Pea Timur dengan mengisi formulir yang tersedia di dalam buku berjudul: "Kumpulan Formulir Permohonan Pengusulan Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Pengesahan Provinsi Tapanuli Kepada Presiden Jokowi", yang desain dan dibagikan oleh Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Pro Deo Et Patria kepada masyarakat desa Lumban Pea Timur.

Usulan dan permohonan masyarakat desa Lumban Pea Timur kemudian akan disampaikan oleh PPPT kepada Presiden Jokowi dan pemangku kebijakan lainnya seperti Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumut, DPR, DPD, MPR, BPOD, Mendagri, Komisi II DPR, Tim Penilai Kelayakan Protap, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Daerah dicakupan wilayah Provinsi Tapanuli.

Kepala Desa Lumban Pea Timur, Faber Tambunan menyambut baik inisiatif PPPT dan mengapresiasi dukungan masyarakat desa Lumban Pea Timur untuk menyuarakan pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB) dan pengesahan Provinsi Tapanuli.

Dari Kantor PPPT Pusat di Medan, Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Pro Deo Et Patria Yonge Sihombing, SE, MBA, didampingi Sekjen PPPT Dr. Can. Dra. Murniati Tobing, M.Si., dan Bendahara Umum PPPT Drs. Binton Simorangkir, MM mengapresiasi dukungan masyarakat dan Kepala Desa Lumban Pea Timur.

Usulan dan permohonan pengusulan Provinsi Tapanuli telah memenuhi syarat, mulai persyaratan administrasi hingga persyaratan teknis. Karena itu, Provinsi Tapanuli patut dan layak disahkan dan ditetapkan sebagai Provinsi baru di Indonesia.

Semoga harapan masyarakat Desa Lumban Pea Timur dan masyarakat Tapanuli (cakupan wilayah Provinsi Tapanuli) dan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) dapat terwujud yaitu Provinsi Tapanuli disahkan oleh Presiden Jokowi sebagai Provinsi ke 39 di Indonesia. Semoga. Horas. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Paparkan Capaian Triwulan I, Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut Soroti Inovasi Layanan dan Lonjakan Penerbitan Paspor

Ketua TP PKK Humbahas Laksanakan Supervisi Desa Percontohan Tingkat Provinsi Sumut

Ketua TP PKK Provinsi Lantik Erma Oloan P Nababan Jadi Ketua TP-PKK, Pembina Posyandu dan Dekranasda Kabupaten Humbahas

Terima Audiensi PPPT: Bupati Toba Siap Bantu Terwujudnya Provinsi Tapanuli

Fraksi PKB RDP Dengan PPPT Bahas Strategi Dalam Upaya Pembentukan Protap

Untuk Terwujudnya Protap, Gandi: Andai Pemerintah Membuat Syarat Harus Jalan Kaki Ke Istana Kami Akan Menyanggupinya