Bahas Pencabutan Izin 28 Perusahaan, DPR RI Undang PMPHI Sumut Untuk RDP
Medan, MPOL DPRI mengundang Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) untuk dengar pendapat di gedung DP
Sumatera Utara
Medan, MPOL DPRI mengundang Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) untuk dengar pendapat di gedung DP
Sumatera Utara
Medan, MPOL Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) menilai Presiden Prabowo salah dalam menerima lapo
Sumatera Utara
Medan, MPOLPusat Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Sumatera Utara (Sumut) menggelar dialog publik di Stadion Cafe, Jala
Sumatera Utara
Medan, MPOL Belasan dari 28 oerusahaan di Sumatera Utara yang izinnya dicabut pemerintah dan perusahan yang terdampak akibat pasokan bahan
Nasional
Medan, MPOL Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat me
Nasional
Medan, MPOLPusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), menggelar diskusi publik bertajuk "Pencabutan I
Nasional
Medan, MPOL Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) menilai Presiden tidak serius dan terkesan mainmai
Nasional
Tapteng, MPOL Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menilai,penanganan korban banjir bandang d
Sumatera Utara
Medan, MPOL Panitia Natal Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara ( Sumut) menggelar bakti sosial (Baksos) ke P
Sumatera Utara
Medan, MPOLPusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia Sumatera Utara (PMPHI Sumut) tetap akan menggelar Perayaan Natal Tahun 2025 .Ke
Sumatera Utara
