Ketua DPD RI Berharap Lebih Banyak Kerjasama Ekonomi Antar Propinsi dengan China

Jakarta, MPOL - Ketua DPD RI berharap lebih banyak kerjasama ekonomi antar propinsi dengan China demikian Sultan B Najamudin saat menerima gubernur propinsi Scuan Shi Xiaolin, didampingi Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Jumat (25/4) di DPD RI Jakarta.

Baca Juga:

• Pertahankan Predikat WTP 18 Kali Berturut-turut, Pimpinan DPD RI Apresiasi Kinerja Sekretariat Jenderal
• DPD RI Kawal Pembangunan Strategis DIY dan Jateng Selatan
• Menteri Luar Negeri Republik Belarus Berkunjung ke DPD RI

Menurutnya kerja sama ekonomi antar kota (sister city) maupun antar provinsi dengan China mengingat perkembangan ekonomi negara itu yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, bahwa pihak China tertarik untuk terus mengembangkan hubungan dagang antara wilayah di kedua negara. Selain sektor teknologi dan sumberdaya alam, sektor pariwisata juga berpotensi untuk dikembangkan melalui kerja sama sister city.

Dia mencontohkan tingginya kebutuhan China akan komoditas sawit dan kopra yang banyak dihasilkan di sejumlah provinsi di Indonesia. "Karena Provinsi Sichuan pertumbuhan ekonomnya pesat sekali, kami menawarkan peluang investasi di bidang sumberdaya alam, teknologi dan pariwisata secara lebih luas lagi."

Data perdagangan antara Indonesia dan China menunjukkan bahwa negara itu merupakan mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral yang mencapai lebih dari US$100 miliar per tahun. China merupakan penyerap utama barang-barang Indonesia, dan Indonesia juga merupakan salah satu tujuan ekspor utama China, tutur Sultan B Najamudin.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pertahankan Predikat WTP 18 Kali Berturut-turut, Pimpinan DPD RI Apresiasi Kinerja Sekretariat Jenderal

DPD RI Kawal Pembangunan Strategis DIY dan Jateng Selatan

Menteri Luar Negeri Republik Belarus Berkunjung ke DPD RI

Sekjen DPD RI Resmikan Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur

Penguatan Peran Daerah dalam Penataan Ruang Merupakan Kebutuhan Strategis

Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada Berpotensi Bertentangan