Maruli Siahaan Tegaskan Pembangunan Harus Berjalan Seiring Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Di Papua

Mimika, MPOL: Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Golkar Daerah Sumatera Utara I Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan SH,MH menegaskan pembangunan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan penguatan institusi hukum, pembangunan di Papua.

Baca Juga:

• Anggota DPR RI Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan Terima Silaturahmi Generasi Muda Pomparan Somba Debata Siahaan, Beri Motivasi untuk Raih Prestas
• Dr. Maruli Siahaan Dorong RUU Hak Cipta Jaga Keseimbangan Perlindungan Karya Jurnalistik dan Kebebasan Pers
• Dr. Maruli Siahaan Hadiri Paripurna DPR RI Bahas Delapan Agenda Strategis, dari Pusat Finansial Internasional hingga Penutupan Masa Persidangan

Penegasan itu disampaikan Maruli Siahaan saat kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah yang berlangsung sejak tanggal 22–25 Juli 2026.

"Papua Tengah memiliki peran strategis bagi Indonesia. Karena itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat, penguatan institusi hukum, serta terciptanya rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga," tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Maruli bersama Komisi XIII DPR RI melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, pemasyarakatan, serta perlindungan saksi dan korban di kawasan strategis pertambangan Papua Tengah.

Dalam kunjungan kerja ini rombongan Komisi XIII menerima berbagai masukan, aspirasi, dan kondisi faktual di lapangan menjadi bahan penting dalam memperkuat kebijakan yang berpihak pada keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap HAM, serta peningkatan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat.

Hasil pengawasan ini sebut Maruli Siahaan juga menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi bagi setiap mitra kerja agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Papua Tengah semakin efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Maruli mengatakan Papua Tengah memiliki peran strategis bagi Indonesia yang harus dikembangkan. Karena itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat, penguatan institusi hukum, serta terciptanya rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News