Penggunaan Dana UKW FH BUMN Sesuai Aturan, UKW Tetap Digelar Ditambah SJI 

Jakarta, MPOL - Menjawab isu yang menyebar terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat, bahwa tidak ada dana yang tidak jelas penggunaannya.

Baca Juga:

• Dukung Pemerintah Daerah, Pers Dorong Ketahanan Pangan
• Pembobol Rumah Pegawai BUMN di Torgamba, Ditangkap di Riau
• Berjiwa Besar Menjaga Hubungan Baik, Ketum HCB Cabut Gugatan Wanprestasi FH BUMN

Hal itu disampaikan Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, tadi malam, Minggu (7/4). Berkaitan dengan pemanggilan pengurus PWI Pusat, bahwa Sayid mengatakan, tidak pernah memberikan keterangan ke DK. "Saya sebagai Sekjen PWI Pusat tidak pernah memberi keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan, setahu saya hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum, jadi tidak tepat apabila disebut Pengurus Harian yang dipanggil untuk klarifikasi," ujar Sayid.

Menurut Sayid, PWI Pusat akan menyelenggarakan UKW di 10 provinsi, dimulai dari Papua Tengah Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dst sampai akhir Mei. Ternasuk di Jatim, dan Papua Barat.

Bahkan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung. Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp 1,4 milyar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW.

Dengan demikian pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 milyar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah . "Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah," tegas Sayid.

Menurut Sayid, klarifikasi ini dibuat agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis di organisasi PWI.

Lebih lanjut Sayid menerangkan, selain telah menjadwalkan 10 UKW yang akan digelar periode April- Mei 2024.

Pelaksanaan UKW kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN, secara bertahap telah digelar di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 milyar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024. Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN.

Menurut Sayid, dari dukungan total anggaran tersebut anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp 4,6 milyar. Dan selain digunakan untuk UKW 10 provinsi yaitu Aceh, NTT, Sulut, Kalteng, Lampung, Bengkulu, Yogyakarta, NTB, Papua Induk dan Papua Selata, juga untuk dukungan Sekolah Jurnalisme Indonesia yang telah berlangsung 5-9 Februari di Bandung.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News