Negara Jangan Baru Hadir Setelah Bencana Terjadi

Jakarta, MPOL - Negara jangan batu hadir setelah bencana terjadi demikian Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengatakan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Waspada Gunung Merapi: Bagaimana Langkah Mitigasinya?" Kamis (10/9) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Dr. Maruli Siahaan Hadiri Rapat Paripurna DPR RI Bahas IHPS BPK hingga RUU Perampasan Aset
• Fahri Hamzah Usul Ambang Batas Parlemen 0% atau 20% Sekalian, Berani Tidak!
• Anggota DPR RI Maruli Siahaan Hadiri Jubileum 150 Tahun HKBP Lobusiregar Resort Pohan, Acara Dipimpin Ephorus Pdt Dr Viktor Tinambunan

Menurutnya pemerintah harus mengubah paradigma penanggulangan bencana dari sekadar respons darurat menjadi kesiapsiagaan yang bekerja sebelum ancaman erupsi gunung api menghantam masyarakat. Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008. Namun, keberadaan regulasi harus diikuti sistem mitigasi yang memastikan pemantauan, peringatan dini, evakuasi, hingga perlindungan masyarakat berjalan tanpa menunggu korban berjatuhan.

"Jangan sampai ada mata rantai yang terputus, dari identifikasinya seperti apa, komunikasinya seperti apa, sampai pada keselamatan rakyat. Itu yang paling penting." Ia menekankan sedikitnya tujuh aspek yang harus diperkuat, yakni pemantauan dan informasi gunung api, jalur evakuasi serta tempat pengungsian, simulasi berkala, pemetaan kelompok rentan, konsistensi tata ruang, koordinasi antarlembaga, dan pelibatan masyarakat sebagai subjek mitigasi.

Edi menilai kelemahan tata ruang dan koordinasi antarlembaga dapat memperbesar risiko. Kawasan rawan bencana tidak semestinya terus berkembang menjadi permukiman, sementara BMKG, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan lembaga terkait harus bekerja dalam sistem yang jelas tanpa ego sektoral.

Pada saat yang sama, masyarakat tidak boleh diperlakukan hanya sebagai penerima bantuan. Relawan dan generasi muda perlu dilibatkan dalam membangun kesiapsiagaan, sehingga penanganan bencana menjadi tanggung jawab bersama. "Bencana ini adalah kerja kita bersama."

Politikus dari PDI Perjuangan itu, juga meminta dukungan anggaran dan keputusan politik diarahkan pada kesiapan sebelum bencana. Jika pemerintah sudah mengetahui potensi jumlah warga dan rumah yang terdampak, skenario evakuasi, pengungsian, logistik, hingga tempat tinggal sementara semestinya telah disiapkan.

"Di situlah yang kita harapkan kalimat negara hadir di tengah-tengah masyarakat," tutur Edi. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News