Senator Filep Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan dan Pemulihan Pengungsi Sipil

Jakarta, MPOL - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI sekaligus Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menanggapi arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam Rapat Koordinasi Penguatan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Negara di Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung Rabu (28/10) di Sorong.

Baca Juga:

• Dikenal atas Kiprah Pemberdayaan, Waka DPD Diajak Menaker Rutin Bertemu
• GKR Hemas Minta Perajin Kulit Bantul Perketat Mutu dan Siapkan Generasi Penerus
• Ade Yuliasih Ajak Civitas Akademika Untirta Mengenal Lebih Dekat Peran dan Fungsi DPD RI

Menurutnya Filep mengapresiasi penegasan pemerintah bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama serta keamanan dan pembangunan harus berjalan beriringan. Namun, ia mengingatkan bahwa stabilitas keamanan Papua tidak cukup hanya diukur melalui penanganan kelompok bersenjata, melainkan juga mencakup perlindungan masyarakat sipil, penegakan hukum, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM, dan pemulihan kehidupan masyarakat yang mengungsi akibat konflik.

"Pansus Papua DPD RI berpandangan, keamanan negara dan keselamatan rakyat merupakan dua kepentingan yang harus berjalan bersama. Negara harus hadir bukan hanya melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui keadilan, perlindungan HAM, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan kehidupan masyarakat," tegas Filep, Sabtu (31/10/2026).

Filep menjelaskan bahwa dalam audiensi Pansus Papua DPD RI dengan Komnas HAM pada 3 September 2026, telah disampaikan data mengenai 42 peristiwa kekerasan, 59 korban meninggal dunia, dan 50 korban luka-luka dalam cakupan pemantauan yang dibahas. Selain itu, persoalan pengungsian internal di Tanah Papua diperkirakan menyangkut sekitar 100.000 orang, yang memerlukan pendalaman dan pemutakhiran data.

Menurutnya, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan Papua mempunyai dimensi kemanusiaan yang luas dan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, dalam bahan paparan Menko Polkam di Sorong, data yang diatribusikan kepada Polda Papua Barat Daya mencatat 32 kejadian terkait kelompok kriminal bersenjata sepanjang 2018–2026 dengan 20 korban meninggal, terdiri atas delapan anggota TNI, dua anggota Polri, dan sepuluh warga masyarakat.

Terhadap hal itu, Filep menegaskan bahwa kedua kelompok data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena memiliki cakupan wilayah, periode, sumber, dan klasifikasi kejadian yang berbeda.

"Data keamanan perlu dibaca secara utuh. Kita perlu mengetahui berapa warga meninggal, terluka, mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan berapa anak yang kehilangan kesempatan bersekolah. Karena itu, Pansus Papua mendorong penyelarasan data pemerintah, aparat keamanan, Komnas HAM, dan lembaga terkait agar kebijakan negara benar-benar berbasis fakta," tutur Filep. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News