Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan Tekankan Pentingnya Penguatan Layanan Berbasis Digital di Kemenkumham

Sumsel, MPOL: Anggota DPR RI Komisi XIII Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan SH.MH menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur digital agar layanan administrasi hukum berbasis AHU Online dapat diakses secara lebih merata, terutama di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Menurutnya, layanan berbasis digital akan memberi kepastian hukum yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Berangkatkan Anak Sekolah Minggu GKPI Jemaat Khusus Helvetia Wisata Rohani Ke Hill Park
• Dr. Maruli Siahaan Dorong Evaluasi Menyeluruh Raperda yang Ditolak dan Dikembalikan
• Maruli Siahaan Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi Batu Bara, Penegakan Hukum Harus Presisi dan Tetap Menjaga Soliditas Antar-APH

Hal tersebut dikatakan anggota DPR RI Dapil Sumut I Partai Golkar itu dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Hukum Kementerian Hukum Palembang, Maju Amintas Siburian,A.Md.IP.,S.Pd, MH beserta jajaran Kanwil Ditjen Hukum Palembang yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wilayah Hukum Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (19/9).

Kedatangan rombongan anggota Komisi XIII DPR RI ke Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Selatan merupakan Kunjungan Kerja Spesifik, dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan ke Provinsi Sumatera Selatan. Dipimpin Hj. Dewi Asmara,SH.,MH (Ketua Tim Kunjungan / Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI).

Dalam RDP itu, Maruli Siahaan juga menyoroti aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengawasan notaris. Maruli mengingatkan bahwa notaris memiliki peran penting dalam kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha, sehingga pengawasan yang ketat dan berkesinambungan harus diperkuat melalui koordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam kunjungan kerja spesifik ini, Dr. Maruli Siahaan SH.MH menyampaikan beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat pelayanan hukum dan penegakan hukum di daerah.

Terkait dengan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Maruli merekomendasikan agar jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Sumatera Selatan ditingkatkan. Ia mendorong Kanwil Hukum untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil agar bantuan hukum gratis dapat lebih menjangkau kelompok-kelompok yang membutuhkan.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang ditopang oleh sektor energi, perkebunan, dan perdagangan, Maruli juga menegaskan perlunya kepastian hukum bagi dunia usaha. Ia menyebut bahwa kemudahan dan kecepatan layanan hukum dalam pendirian badan hukum, koperasi, dan yayasan akan menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Diakhir pemaparanya, Maruli Siahaan menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi XIII, akan terus memberikan dukungan regulasi dan anggaran untuk memperkuat peran Kanwil Kementerian Hukum. Harapannya, pelayanan hukum di Sumatera Selatan dapat lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjaga marwah hukum sebagai pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, dihadapan rombongan Komisi XIII DPR RI, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Hukum Kementerian Hukum Palembang Amintas Siburian memberikan pemaparan terkait implementasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Penegakan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan".***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News