Perwakilan 19 Marga Pakpak Temui Sejumlah Lembaga Negara, Minta Dukungan atas Persetujuan Lingkungan PT DPM

Jakarta, MPOL - Perwakilan 19 marga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) mendatangi sejumlah lembaga negara untuk menyampaikan dukungan terhadap Persetujuan Lingkungan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM). Aspirasi itu disampaikan melalui surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman RI, dan Komnas Perempuan.

Baca Juga:

Forum tersebut meminta agar lembaga-lembaga negara tidak hanya mempertimbangkan kelompok yang menolak proyek tambang, tetapi juga mendengar suara masyarakat yang mendukung investasi di Kabupaten Dairi.

Ketua Harian FKPHUPD Aslim Padang mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang juga memiliki hak untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung kepada para pengambil kebijakan.

"Kami menghormati setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk pihak yang memiliki pandangan berbeda terkait investasi di Kabupaten Dairi. Namun kami juga merasa perlu menyampaikan perspektif masyarakat yang selama ini mendukung pembangunan karena melihat adanya peluang peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Aslim.

Menurut FKPHUPD, berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemangku hak ulayat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemuda hingga perempuan telah dilibatkan dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Forum menilai proses tersebut berlangsung terbuka sehingga masyarakat memiliki kesempatan memperoleh informasi sekaligus menyampaikan masukan.

Forum juga menilai berbagai tudingan mengenai dampak sosial maupun lingkungan perlu diuji berdasarkan data dan kondisi di lapangan. FKPHUPD menegaskan PT DPM saat ini masih berada pada tahap persiapan setelah memperoleh Persetujuan Lingkungan dan belum memasuki fase operasi produksi.

Menanggapi anggapan bahwa aktivitas tambang berpotensi mengancam kehidupan perempuan, Aslim menyebut pandangan tersebut tidak dapat mewakili seluruh perempuan di wilayah sekitar tambang.

"Seperti tuduhan yang menyebut keberadaan PT DPM berpotensi mengancam kehidupan perempuan, menurut kami pandangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suara seluruh perempuan di wilayah tambang. Banyak perempuan kami yang juga mengharapkan terbukanya peluang ekonomi, peningkatan pendapatan anak dan keluarga mereka, akses pendidikan yang lebih baik, serta kesempatan kerja yang lebih luas bagi anak cucu mereka kelak," ujarnya.

FKPHUPD berharap setiap laporan maupun pengaduan yang diterima lembaga negara dapat ditelaah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang masyarakat serta kondisi faktual di lapangan.

"Kami berharap setiap laporan, pengaduan, maupun informasi yang disampaikan kepada lembaga negara dapat dikaji secara komprehensif, objektif, dan berimbang dengan mempertimbangkan fakta lapangan serta suara masyarakat yang hidup langsung di sekitar wilayah tambang," tutup Aslim. (Dro/R).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News