Penrad Siagian Desak Penegakan Hukum Atas Illegal Logging Di Kawasan Danau Toba

Medan, MPOL -Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, merespons banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Parapat, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, pada Minggu, 16 Maret 2025, sekitar pukul 17.00 WIB.

Baca Juga:

• Ketua DPC PDI Perjuangan Deli Serdang Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila
• Maruli Siahaan Berangkatkan Anak Sekolah Minggu HKBP Maranatha Dan HKBP Pardamean TKBM Wisata Rohani
• Gelar Pembinaan Ideologi Pancasila, Hadi Suhendra Tekankan Penguatan Moral Generasi Muda

Material batu dan lumpur yang mengalir deras dari Sungai Batu Gaga menyebabkan sejumlah kendaraan terjebak dan beberapa bangunan rusak.

Fasilitas kesehatan, termasuk Unit Gawat Darurat (UGD) di RSUD Parapat, juga terendam banjir.

Penrad menduga kuat bencana ini terjadi karena adanya penebangan liar (illegal logging) dan aktivitas perkebunan kayu eukaliptus oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) di sekitar Kawasan Danau Toba (KDT).

Penrad menyatakan, hutan gundul akibat penebangan liar membuat struktur tanah menjadi longgar dan kehilangan daerah resapan air.

"Konsesi PT TPL yang tidak transparan tentang batas-batasnya. Patut diduga, ini adalah tindakan illegal logging berkedok konsesi. Ini yang harus diusut tuntas," kata Penrad dalam keterangannya, Senin, 17 Maret 2025.

Ia mendesak seluruh kepala daerah dan aparat penegak hukum di Kawasan Danau Toba untuk bersikap tegas terhadap praktik illegal logging.

"Kepala daerah dan aparat penegak hukum yang ada di Kawasan Danau Toba (KDT) harus mengambil sikap atas semua tindakan illegal logging yang kerap terjadi di KDT. Bagaimana mungkin daerah yang berada di dataran tinggi bisa mengalami banjir seperti ini. Ini banjir bandan yang artinya kiriman dari bukit yang sudah gundul," ujarnya

Penrad juga mengkhawatirkan dampak banjir bandang ini terhadap daerah-daerah satelit Parapat.

"Jika bukit-bukit dan hutan di perbukitan terus digunduli, kota-kota satelit seperti Pematangsiantar, Dairi, Toba dan wilayah lainnya akan mengalami banjir kiriman dari perbukitan yang ada di Kawasan Danau Toba," ujarnya.

Diketahui, pada 1 Desember 2024, banjir bandang dan tanah longsor juga melanda Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Akibat kejadian tersebut, sebanyak 12 orang dinyatakan hilang, dan hingga hari keenam, hanya dua korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal.

Sekitar 160 jiwa mengungsi di Kantor Camat Baktiraja dan Gedung Serbaguna HKBP Simanullang Sinambela. Bencana tersebut juga merusak gedung Hotel Senior, fasilitas gereja, fasilitas umum, dan puluhan hektar lahan pertanian warga.

Pada saat itu, lanjutnya, tim investigasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menemukan dugaan perambahan hutan (illegal logging) pasca-bencana di Desa Simangulampe.

Oleh sebab itu, Penrad menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah serius untuk mengatasi kerusakan lingkungan di Kawasan Danau Toba.

"Konsesi PT TPL yang sampai saat ini tidak jelas atau tidak transparan tentang batas-batas konsesinya. Ini bukan soal jumlah. Jumlahnya memang ada tetapi tidak jelas batas-batasnya di mana saja. Sehingga bisa diduga itu adalah illegal logging berkedok konsesi," ucap Penrad.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News