Pemprov Sumut Serap 10.000 Tenaga Kerja Guna Kurangi Pengangguran dan Cegah TPPO

Medan, MPOL -Untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat kolaborasi untuk menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja hingga tahun 2026.

Baca Juga:

• Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pj Sekdaprov Sumut Tekankan Reformasi Birokrasi Harus Berdampak Nyata
• Bobby Nasution Ajak Kolaborasi Total Berantas Narkoba, Siap Dukung Anggaran BNNP
• Tim Peserta Mulai Berdatangan, Gubernur Bobby Nasution Sukses Bawa Sumut Jadi Tuan Rumah AFF U-19

Hal itu terungkap saat temu pers dengan Tema Perkuat Kolaborasi, Cegah Pekerja Migran Ilegal dan Korban TPPO di Sumut, bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (24/9/2025).

"TPPO salah satu penyebabnya karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumut menjalin MoU dengan KEK Sei Mangkei untuk penyerapan 3.000 tenaga kerja tahun 2025 ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Yuliani Siregar.

MoU juga akan dilakukan dengan PT. KIM Medan dan PT Inalum. Sehingga target rencana kerja daerah dalam menyiapkan lapangan kerja bagi 10.000 orang tenaga kerja hingga tahun 2026 tercapai.

Upaya lain yang dilakukan Pemprov Sumut adalah dengan mengadakan Job Fair tahun 2025 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 567 orang. Kemudian tercatat pula penempatan kerja luar negeri sebanyak 1.708 orang untuk tahun 2025.

"Bekerja di luar negeri boleh saja, namun harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan agar terhindar menjadi korban TPPO," ujarnya.

Berdasarka data BPS Sumut Februari 2025, jumlah penduduk usia kerja 11.561.000. Dari jumlah tersebut tercatat 8.108.000 merupakan angkatan kerja. Sisanya termasuk bukan angkatan kerja seperti pensiunan, ibu rumah tangga, dan mahasiswa.

"Dari 8,108 juta jiwa angkatan kerja, sebanyak 409.000 adalah pengangguran. Berdasar data yang kami himpun, terdapat pula 2.000 tenaga kerja ilegal yang berada di Malaysia, yang harus diselesaikan agar tidak terindikasi ke dalam TPPO," katanya.

Untuk mengatasi dan mencegah TPPO tersebut, kolaborasi dilakukan dengan sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi, dalam hal peningkatakan sumber daya manusia (SDM) dan membuka lapangan kerja di sektor UMKM.

"Untuk Dinas Pendidikan, kita meminta agar menyiapkan lulusan SDM handal, yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan terkini, seperti disain grafis, ahli las. Sementara di Dinas Koperasi, kita berkolaborasi dalam melakukan pembinaan UMKM, karena tidak semua wilayah di Sumut, mempunyai industri. Sehingga diperlukan pembinaan UMKM agar tercipta lapangan kerja," katanya.

Untuk mendukung peningkatan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Sumut juga akan melakukan renovasi sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK). Balai tersebut nantinya akan disiapkan sebagai wadah untuk memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para calon pekerja agar lebih terampil di bidangnya.

"Upaya ini dilakukan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, yakni menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia untuk mencapai Sumatera Utara unggul, maju, dan berkelanjutan," pungkasnya. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News