Para Kapolres "Pusing" Cari Dana Bangun SPPG-MBG, Begini Jawaban Polda Sumut Medan, Polda Sumut akhirnya menanggapi soal pemberitaan, sejumlah Kapo

Medan, MPOL: Polda Sumut akhirnya menanggapi soal pemberitaan, sejumlah Kapolres jajaran Polda Sumut kebingungan mencari dana untuk membangun SPPG-MBG.

Baca Juga:

• Baru 10 Hari Jabat Irwasda Polda Sumut, KBP Feri Handoko Soenarso Jadi Wakapolda Jatim, Pangkat Brigadir Jenderal
• Anto Botak Bantah Kelola Judi Tembak Ikan Merek 99 Wilayah Polres Belawan
• Dituding Korupsi, Kades Sei Silau Tua Klarifikasi Terbuka kepada Masyarakat Terkait Pemberitaan

Kapolda Sumut melalui Irwasda Kombes Pol Nanang Masbudhi mengatakan seluruh biaya untuk mendirikan SPPG - MBG berasal dari Primkopol yang bekerja sama dengan Bank Mandiri.

"Saya pastikan tidak ada dari kantong Kapolres untuk mendirikan SPPG-MBG. Tidak kita lepaskan para Kapolres untuk berjibaku sendiri untuk mensukseskan program-program pemerintah ini," tegas Masbudhi.

Dia menjelaskan, anggaran untuk mendirikan SPPG yang pertama, berasal dari Primkop-pol. Jadi Satgas MBG tingkat Polres melakukan kemitraan dengan Primkop-pol. Yang kedua adalah dengan bantuan dari Bank Mandiri.

"Kita sudah membuat MoU dengan Bank Mandiri. Kalau Primkop-pol-nya, anggarannya kurang, dia bisa mengajukan support dari Bank Mandiri. Dan di situ sudah ada landasannya. MoU antara Yayasan Kemala Bahayangkari Pusat dengan pihak Bank Mandiri termasuk juga dari investor," jelasnya.

Masbudhi mengakui masih adanya SPPG yang belum diresmikan karena memang dari BGN-nya belum memberikan, fund-nya, dananya untuk melakukan operasional. Pembangunannya dilakukan bertahap. Sekarang sudah 22 SPPG yang telah diresmikan dan di awal bulan Desember nanti nambah lagi 20 Sampai nantinya groundbreaking yang baru sekitar 50.

Dia menegaskan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Sumut berjalan lancar, transparan, dan tidak mengalami kendala pendanaan sebagaimana diberitakan sebelumnya. Justru, program SPPG di wilayah Sumut menjadi salah satu model nasional dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto.

Kombes Pol Nanang Masbudi, menegaskan bahwa Polda Sumut telah menyiapkan pola pendanaan yang kuat melalui kemitraan resmi di tingkat polres.

Ia juga menepis isu kendala anggaran dalam pembangunan. "Saat ini tidak ada kendala anggaran karena disupport oleh Primkopol dan juga oleh investor," katanya.

Lebih jauh, Irwasda menegaskan bahwa SPPG Polda Sumut kini menjadi rujukan nasional. "SPPG di Polda Sumut menjadi pilot project, acuan bagi SPPG lain. Bangunannya, desainnya, benar-benar sesuai dengan spesifikasi BGN, termasuk penerapan security food," ungkapnya.

Sistem keamanan pangan tersebut mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap makanan yang diproduksi. "Makanan yang diproduksi itu lulus uji pemeriksaan, dari tahap pembuatan sampai pendistribusian," tambahnya.

"Dengan masuknya SPPG Polda Sumut menjadi Pilot Proyek, nanti Kapolri akan meresmikan yang ada di Polda Sumut," pungkasnya.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto sebelumnya juga menegaskan bahwa pembangunan SPPG memprioritaskan daerah-daerah 3T (terdalam, terluar, dan terjauh). Irwasda kembali mempertegas arahan tersebut. "Tujuannya memang untuk daerah 3T. Ini merupakan program sosial para kapolres untuk mensukseskan program pemerintah," ujarnya.

Saat ini, Polda Sumut telah menetapkan pembangunan 117 SPPG di bawah Yayasan Bhayangkari Sumatera Utara, di mana 39 sudah beroperasi profesional, 19 sedang dalam tahap pembangunan, dan 59 akan mulai dibangun pada Desember 2025.

Polres Jajaran "Pusing" Cari Anggaran Bangun SPPG

Sebelumnya diberitakan, sejumlah Polres dijajaran Poldasu mengaku pusing dibebankan untuk mendirikan SPPG-MBG.

Untuk mendirikan SPPG hingga kebutuhan untuk MBG membutuhkan biaya mencapai Rp.1 milyar. Demi mw dukung program presiden sehingga para Kapolres yang dibebankan membangun SPPG-MBG harus mencari dana sendiri, sementara bantuan dana dari Badan Gizi Nasional tidak ada.

Untuk mengatasi dirikan satu SPPG-MBG menelan biaya mencapai 1 milyar rupiah bahkan bisa lebih. "Memang sangat memberatkan apalagi dengan situasi saat ini dimana harga kebutuhan pokok berpluktuasi," kata sumber dari beberapa Polres, Jumat (21/11).***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News