Presidium MARAK Arif Tampubolon Ingatkan Presiden Bencana Alam Merupakan Kejahatan Korupsi Sumber Daya Alam

Medan, MPOL: Korupsi alam yang terjadi di Indonesia sangat dahsyat dampaknya bagi negara dan rakyat. Bukan saja kekayaan alam, harta, benda, serta nyawa pun menjadi korban dan kerugian yang tak ternilai.

Baca Juga:

• Peduli Bencana Simangumban, Ketua Gerindra Erikson Tekankan Perlu Membangun Budaya Peduli Lingkungan
• Muslim Personality Foundation Salurkan Bantuan Korban Bencana Aceh Tamiang
• Kerja Keras Pemerintah Prabowo dalam Penanggulangan Bencana di Pulau Sumatera Tak Kenal Hari Libur

Hari Anti Korupsi se Dunia (Harkodia) pada 9 Desember 2025, menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kondisi negara Indonesia yang terbelenggu oleh kejahatan korupsi alam tersebut.

Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Arief Tampubolon meminta Presiden Prabowo yang tengah sibuk menyelesaikan bencana Banjir dan Longsor Sumatera, agar melihat peristiwa bencana tersebut sebagai bentuk nyata dari akibat kejahatan korupsi alam selama ini.

"Kejahatan korupsi sumber daya alam ini telah merugikan negara dan rakyat Indonesia sangat luar biasa. Ini harus diselesaikan dengan segera oleh Presiden Prabowo secepatnya. Jika ini terus dibiarkan, akan sangat lama rakyat Indonesia merasakan kepedihan dan kesengsaraan," ucap Arief di Medan, Selasa 9 Desember 2025.

Bencana alam banjir dan longsor di Sumatera terjadi sejak akhir November 2025 lalu, telah membuka mata rakyat Indonesia bagaimana kejahatan korupsi alam itu terjadi secara terstruktur dan masif. Kejahatan korupsi alam ini sangat besar sekali dampaknya bagi rakyat dan negara dibandingkan dengan kejahatan korupsi APBN dan APBD.

Alumni Lemhannas inipun mendesak Presiden Prabowo bersikap untuk tegas terhadap Kejaksaan Agung, KPK, TNI Polri untuk mengungkap semua pelaku kejahatan korupsi sumber daya alam di Indonesia.

"Sampai Harkodia 2026 nanti kita kasih waktu Presiden Prabowo untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dari kejahatan korupsi alam ini, minimal Rp. 11.000 triliun kembali ke kas negara, uang hasil sitaan kasus korupsi sumber daya alam kita," tegas Arief.

Arief juga meminta Presiden Prabowo agar menindak tegas oknum oknum penegak hukum nakal yang bermain di balik kejahatan korupsi.

Tidak memandang siapa pelaku kejahatan korupsi itu, oknum penegak hukum yang bermain bermain dalam kasus korupsi harus mendapatkan hukuman yang berat.

"Dimana pun Presiden Prabowo hadiri dalam acara kenegaraan selalu bicara tentang pemberantasan korupsi. Rakyat ingin bukti dari ucapan itu, sikat semua koruptor dan miskinkan. Jangan ada ucapan hidup koruptor, hidup koruptor, lagi ke depannya," tutup Arief Tampubolon.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News