Pemko Medan Diminta Perbanyak Pelatihan Bagi UMKM di Belawan

Medan, MPOL - Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta perbanyak pelatihan-pelatihan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Belawan. Hal ini sebagai upaya menanggulangi kemiskinan kota.

Baca Juga:

• Renville: Pemerintah Wajib Berikan Hak Warga Tak Mampu
• Hadi Suhendra: Penanganan Kemiskinan Harus Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
• Bahrumsyah Sebut DPRD dan Pemko Medan Serius Tanggulangi Kemiskinan

Permintaa itu disampaikan Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, T. Bahrumsyah, pada Sosialisasi ke 1 TA 2026 produk hukum daerah Kota Medan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Besar Bagan Deli, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Minggu (11/1/2026).

DPRD bersama Pemko Medan, kata Bahrumsyah, banyak melahirkan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti di bidang pendidikan, UMKM, bidang sosial dan bidang kesehatan.

Hak-hak warga miskin sebagaimana tercantum di dalam Perda, sebut Bahrumsyah, diantaranya menyangkut pangan, sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hak atas pekerjaan, modal usaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih, lingkungan bersih dan sehat serta rasa aman dan nyaman. "Itu standar utama," katanya.

Pelatihan bagi UMKM, sambung Bahrumsyah, selain akan menambah income bagi pelaku UMKM itu sendiri, tentunya juga akan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan UMKM. "Apalagi, Pemko Medan berkeinginan UMKM Kota Medan naik kelas. Tentunya, produk juga harus berkualitas," katanya.

Di bidang pendidikan, Wakil Ketua Komisi III itu, meminta Pemko Medan memperhatikan anak-anak di Belawan yang terlibat tawuran. "Saat ini banyak anak-anak yang terlibat tawuran itu putus sekolah, karena jalan yang mereka lalui untuk ke sekolah banyak musuh. Akibatnya, banyak yang drop out (DO). Pemko Medan harus membuat Paket B dan Paket C, agar anak-anak tersebut bisa menamatkan sekolahnya," pintanya.

Di bidang ketenagakerjaan, legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, meminta Pemko Medan dapat mencarikan solusi. "Banyak anak-anak di Belawan. Padahal, wilayah Medan Utara banyak pabrik. Ini masih menjadi persoalan," ujarnya.

Pada bidang infrastruktur, Bahrumsyah, meminta Pemko Medan dapat memperbaiki jalan di Bagan Deli. "Hal ini untuk mengantisipasi banjir rob," ujarnya.

Di bidang sosial, tambah Bahrumsyah, Pemko Medan memiliki program PKH Adil Makmur. "Program ini diperuntukkan bagi warga tidak mampu yang tidak masuk desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Semua program ini merupakan kolaborasi DPRD dengan Pemko Medan dalam menanggulangi kemiskinan kota," ungkapnya.

Diketahui, Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII Bab dan 29 Pasal. Pada Bab II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap, mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Pada Bab IV Pasal 9 disebutkan, setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sedangkan Pasal 10 menyebutkan, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News