Rico Waas Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD se-Sumut

Medan, MPOL - Wali Kota Medan Rico Waas mengikuti secara daring Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara Tahun 2025, Kamis (19/2/2026), dari rumah dinas wali kota.

Baca Juga:

• dr Mustafa Kamil Adam Sp.PD Apresiasi Wali Kota Medan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Begal Bersumber dari Dana APBD
• Rico Waas Terima Pamit Kepala OJK Sumut, Pengawasan Judi Online Jadi Sorotan
• Rico Waas Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Untuk Ribuan Driver

Dalam kegiatan yang dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang dan segenap bupati/kepala daerah se-Sumut itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, dalam sambutannya menyampaikan pemeriksaan intern atas laporan keuangan daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berlangsung pada 18 Februari hingga 26 Maret 2026.

Pemeriksaan ini, lanjutnya, bertujuan memutakhirkan penilaian efektivitas sistem pengendalian intern, menilai risiko serta penyusunan laporan keuangan, menguji kesesuaian transaksi dengan standar akuntansi pemerintahan, dan memperoleh data serta informasi untuk perencanaan pemeriksaan terinci.

Ia memerintahkan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta meminta pemerintah kabupaten/kota aktif dan responsif dalam memenuhi dokumen dan data yang diperlukan tim pemeriksa.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel. Ia menambahkan, daerah yang belum meraih opini WTP diharapkan dapat meningkatkan capaian dari WDP menjadi WTP melalui komunikasi yang intens selama proses pemeriksaan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Paula Henry Simatupang, menjelaskan pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, serta keandalan informasi pengelolaan keuangan negara.

Ia memaparkan kewenangan BPK sesuai Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006, antara lain menentukan objek, waktu, dan metode pemeriksaan, meminta keterangan serta dokumen dari instansi terkait, melakukan pemeriksaan di lokasi penyimpanan uang atau barang milik negara, hingga menetapkan jenis dokumen dan informasi yang wajib disampaikan kepada BPK.

Paula menegaskan opini WTP standar minimal dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Ia menambahkan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan berkualitas sebesar-besar kesejahteraan rakyat, sehingga komunikasi yang baik antara auditor dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pemeriksaan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat serta mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News