DPRDSU Soroti ketimpangan Pembangunan, Boby Nasution Paparkan

Medan, MPOL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut menyoroti masih adanya ketimpangan dan tantangan nyata yang perlu segera diatasi dalam pembangunan di Sumatera Utara. Sementara Gubernur Sumut Boby Afif Nasution dalam rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Sumatera Utara yang Ke 78 memaparkan capaiannya dalam membangun Sumut .

Baca Juga:

• Komisi B DPRDSU Minta Pemprov Sumut Antisipasi Potensi Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramaddan Dan Idul Fitri
• Komisi D DPRDSU Rekomondasikan Penutupan PT SAS Batubara
• Sinergi Peduli Banjir: Anggota DPRD, Polsek Pantai Cermin, Koramil, dan Pemuda Pancasila Turun Langsung Ringankan Warga Terdampak

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (15/4/2026), Bobby menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong percepatan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum memperkuat sinergi demi mewujudkan Sumatera Utara yang unggul dan berkelanjutan," ujarnya.

Bobby menyebut seluruh potensi daerah, mulai dari pantai barat, pesisir timur, Bukit Barisan hingga Kepulauan Nias, harus digerakkan secara kolektif.

Sumatera Utara yang terdiri dari 33 daerah otonom dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa dinilai memiliki potensi besar, sekaligus tantangan dalam pemerataan pembangunan.

Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,53% dengan kontribusi terbesar di Pulau Sumatera sebesar 23,52%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 76,47 poin, tingkat kemiskinan 7,24%, serta pengangguran terbuka 5,32%.

Selain itu, PDRB tumbuh 5,23% dengan pendapatan per kapita Rp78,31 juta. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 73,96 poin, serta penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 25,78 juta ton CO2e.

Di bidang tata kelola, Pemprov Sumut juga mencatat Indeks Pelayanan Publik 4,27 (kategori A-), nilai SAKIP 69,11 (predikat B), tingkat kepuasan masyarakat 95,62 poin, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kali berturut-turut.
Meski demikian, Bobby mengakui masih adanya persoalan krusial, seperti bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang kerap terjadi.

"Penguatan mitigasi, penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas," katanya.
Ia juga menyoroti ancaman narkoba yang dinilai masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Utara.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto, menegaskan bahwa capaian pembangunan harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, masih terdapat ketimpangan antarwilayah yang perlu mendapat perhatian serius, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

"Momentum hari jadi ini harus menjadi refleksi bersama, bukan sekadar seremoni, tetapi diikuti langkah konkret dalam menjawab persoalan nyata di daerah," ujarnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Sumut, unsur OPD, serta tokoh daerah, termasuk Kahiyang Ayu (Rel/FT)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News