Pemuda Muhammadiyah Sumut Kritik Kebijakan Pajak yang Berpotensi Menekan UMKM dan Lapangan Kerja

Medan, MPOL -Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, Seftian Eko Pranata, mengkritisi kebijakan perpajakan pemerintah yang dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Baca Juga:

• PLN Datangkan Empat Tower Emergency dan Personel Lintas Wilayah untuk Percepat Pemulihan Sistem Kelistrikan Sumut
• SDN 0112 Janji Lobi Palas Lepas 39 Siswa/i 
• Kevin Sanjaya Bagikan Perjuangan Menembus Audisi Umum PB Djarum

Menurut Seftian, negara memang membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha yang saat ini masih berhadapan dengan melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan biaya operasional, serta ketidakpastian ekonomi.

> "Negara memang membutuhkan pajak untuk membiayai pembangunan. Namun pemerintah juga harus memahami bahwa dunia usaha saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat. Jangan sampai kebijakan perpajakan yang menambah beban pelaku usaha justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemampuan sektor usaha dalam menciptakan lapangan kerja," ujar Seftian, Jumat (5/6/2026).

Ia menilai UMKM dan sektor usaha merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Oleh sebab itu, setiap kebijakan fiskal yang berpotensi meningkatkan beban usaha harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian yang komprehensif.

Seftian juga mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada penambahan beban bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah, kata dia, harus lebih dahulu menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara.

> "Sebelum meminta kontribusi yang lebih besar dari rakyat dan pelaku usaha, negara wajib menunjukkan komitmen yang kuat dalam menekan pemborosan anggaran, menutup kebocoran keuangan negara, serta memberantas korupsi tanpa pandang bulu," tegasnya.

Menurutnya, kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan meningkat apabila pemerintah mampu membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

> "Masyarakat pada dasarnya tidak menolak pajak. Yang dituntut adalah keadilan, transparansi, dan kepastian bahwa setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat," tambahnya.

PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap iklim usaha dan perekonomian nasional. Menurut Seftian, kebijakan fiskal yang baik adalah kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan terhadap sektor produktif yang menjadi penopang kesejahteraan masyarakat.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News