Taput, MPOL-Dittengah polemik pembayaran kepada supplier dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketua pengawas koperasi
Erikson Sianipar (ESI) menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjalankan program prioritas pemerintah tersebut .
Baca Juga:
Program MBG di wilayah ini disebut tidak hadir secara tiba-tiba. Sejak 2025,
Erikson Sianipar pionir implementasi program tersebut di Tapanuli dengan mengajak berbagai tokoh lokal untuk berkolaborasi.
" Upaya tersebut dimulai dengan operasional SPPG pertama di wilayah Tapanuli pada Mei 2025, yang kemudian berkembang dengan koperasi sebagai pemasok bahan baku, " ujar ESI kepada wartawan, Senin (20/4).
Lalu pada Juli 2025, Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani menjadi pemasok utama, menggantikan koperasi sebelumnya.
Lalu persoalan muncul memasuki tahun 2026, biasanya dalam pertemuan bulanan supplier yang dihadiri
Erikson Sianipar, supplier selalu ditanyakan apakah ada hutang koperasi, namun para supplier selalu diam dan tidak ada yang mengeluh.
" Kalau ada yang mengeluh, Ketua Koperasi lama sering langsung memberhentikan yang bersangkutan sebagai Supplier, " ungkapnya.
Kata ESI, pada februari kemarin, pengawas koperasi menginisiasi audit untuk menata administrasi dan pelaporan keuangan sekaligus persiapan laporan SPT tahunan .
Namun proses tersebut tidak berjalan mulus. Dalam pelaksanaannya, pihak pengurus koperasi saat itu dinilai tidak kooperatif dalam penyediaan data yang dibutuhkan, termasuk jumlah hutang koperasi kepada supplier.
Beberapa kali konsultan minta data, tapi tidak pernah ditanggapi serius, yang akhirnya menuntut konsultan harus mencari data ke semua sumber dan tentu butuh waktu lama.
" Sama supplier mana harus dibayarkan hutangnya, berapa jumlahnya dan keabsahan hutang itu, " sebutnya.
Kondisi tersebut memicu diterbitkannya surat peringatan, baik oleh konsultan maupun pengawas.
Dalam proses audit, ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan yang berpotensi menimbulkan kerugian, termasuk terhadap para supplier yang belum menerima pembayaran secara penuh.
Situasi ini kemudian berujung pada Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada akhir Maret 2026, yang secara resmi memberhentikan ketua koperasi Erni Hutauruk dan menunjuk kepemimpinan baru Hendra Sipahutar .
" Perubahan tersebut telah didaftarkan ke instansi terkait dan saat ini dalam proses administrasi lanjutan, " tegas ESI.
Di tengah dinamika tersebut, keluhan dari para supplier turut mengemuka. Sejumlah pihak menyampaikan bahwa pembayaran atas suplai bahan mengalami keterlambatan dan tidak sepenuhnya diselesaikan pada periode kepengurusan sebelumnya.
Pengurus lama Erni Hutauruk lebih banyak berkoar koar diluar dengan adegan demo maupun pengerahan massa.
Tidak ada indikasi keseriusan menyelesaikan masalah. Hal ini lah membuat kegaduhan di sosial media dan di masyarakat. " Tidak tau apa tujuan sebenarnya," ucap pemilik yayasan Bisukma itu.
Menanggapi hal itu,
Erikson Sianipar, yang selanjutnya menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban kepada supplier menjadi prioritas dan dituntaskan , namun paralel langkah hukum tetap dilakukan.
Hal serupa diungkapkan ketua koperasi baru Hendra Sipahutar, ketidaklengkapan data inventarisasi dari kepengurusan sebelumnya menjadi salah satu kendala utama dalam proses verifikasi pembayaran.
Untuk itu, pihaknya memilih melakukan penataan data secara menyeluruh guna memastikan setiap kewajiban diselesaikan secara tepat dan akuntabel.
"Semua kewajiban akan diselesaikan, tetapi harus berdasarkan data yang valid agar tidak menimbulkan persoalan baru," ungkap Hendra.
Ia juga menambahkan bahwa setelah laporan resmi konsultan tentang jumlah hutang koperasi yang sudah final, penyelesaian pembayaran akan dipercepat segera hingga tuntas.
Di sisi lain, proses hukum terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan koperasi juga tengah berjalan.
Laporan yang telah diajukan saat ini dalam penanganan aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Meski dihadapkan pada berbagai dinamika,
Erikson Sianipar menyatakan bahwa fokus utama tetap pada keberlanjutan program MBG.
Baginya, program ini bukan sekadar distribusi makanan, tetapi bagian dari upaya membangun masa depan generasi ke depan.
Dalam konteks tersebut, stabilitas sistem, termasuk hubungan dengan supplier, menjadi elemen penting yang harus dibenahi secara menyeluruh.
Langkah pembenahan yang dilakukan saat ini, menurutnya, merupakan bagian dari proses untuk memastikan program berjalan lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
