Bupati Taput Usulkan Pembangunan Irigas Perpompaan dan Tersier Pada Rakornas Kementan

Taput, MPOL -Bupati Taput Dr. JTP Hutabarat lakukan langkah mitigasi dalam mengantisipasi ancaman musim kemarau ekstrem tahun 2026.

Baca Juga:

• Capai Kesepakatan Bersama, Pedagang Tanggul Aek Sigeaon Cabut Nomor
• Kolaborasi Dengan Pemprovsu Diharapkan Dapat Menyukseskan Rakernas V MPK Indonesia
• Rapat Paripurna Istimewa DPRD Taput, ‎JTP Tegaskan Komitmen Penguatan Sektor Pertanian Berkelanjutan

Dengan mengusulkan Pembangunan Irigasi Perpompaan dan Pembangunan Irigasi Tersier saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementan, Senin (20/4) yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI Jakarta.

Rakornas Kementan itu dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
‎
‎Bupati menyampaikan bahwa partisipasi Kabupaten Tapanuli Utara dalam Rakornas ini sangat krusial untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan strategi nasional.

Fokus utamanya adalah memastikan produksi pangan di Tapanuli Utara tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim.
‎
‎" Pemerintah Kabupaten berkomitmen menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, meski dihadapkan pada tantangan musim kemarau," sebutnya.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tapanuli Utara secara spesifik menyampaikan usulan teknis kepada Kementerian Pertanian sebagai langkah konkret mitigasi bencana kekeringan.

Usulan tersebut meliputi dua poin utama pembangunan infrastruktur air, yakni pembangunan irigasi perpompaan dan pembangunan irigasi tersier.
‎
‎Menurut bupati, penguatan sistem irigasi, optimalisasi lahan, serta penerapan teknologi adaptif menjadi kunci utama agar sektor pertanian tidak lumpuh saat curah hujan menurun.

" Melalui pembangunan irigasi perpompaan dan tersier, diharapkan distribusi air ke lahan-lahan produktif milik petani tetap terjaga secara stabil dan merata," ungkapnya.
‎
‎Dengan keterlibatan aktif dalam forum nasional ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menargetkan adanya skema antisipasi yang lebih terukur dan sistematis.

Hal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan kesejahteraan para petani tetap terlindungi selama musim kemarau 2026.

Forum strategis ini mempertemukan para kepala daerah dari seluruh Indonesia dengan jajaran pemerintah pusat serta pemangku kepentingan di sektor pertanian guna membahas langkah antisipatif terhadap potensi kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi pada tahun ini.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News