DPRD Batu Bara Panggil PTPN IV ,Terkait Keluhan Warga

Batubara, MPOL - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara bersama pihak Perkebunan PTPN IV Tanah Itam Ulu yang digelar, Selasa 7 April 2026, di ruang rapat DPRD, memunculkan sorotan tajam terhadap dugaan dampak serius aktivitas perusahaan terhadap masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolri Apresiasi Kinerja Pengelolaan Anggaran,Kapolres Batu Bara Raih Penghargaan IKPA
• Majelis Kedatukan Melayu Audensi ke DPRD Batu Bara
• DPRD Batu Bara Sampaikan Rekomendasi Strategis Atas LKPJ PJ Bupati 2025

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, H. Darius, SH, MH, didampingi Wakil Ketua Drs. Bonar Manik, MM serta sejumlah anggota komisi lainnya, secara khusus membahas keluhan warga Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Lima Puluh.

Warga menilai pembuatan parit batas oleh pihak perkebunan bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan telah memicu persoalan yang lebih luas.

Dalam forum tersebut, Komisi I menegaskan bahwa laporan masyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata.

Parit batas yang dibangun diduga menyebabkan penyusutan luas lahan milik warga, memicu erosi, hingga menimbulkan potensi bahaya keselamatan bagi masyarakat sekitar.

Bahkan, kerusakan lingkungan menjadi kekhawatiran yang semakin menguat.

"Ini bukan hanya soal batas lahan, tapi menyangkut hak masyarakat dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan," tegas salah satu anggota Komisi I dalam rapat.

Sorotan kritis juga diarahkan kepada pihak PTPN IV Tanah Itam Ulu yang dinilai perlu lebih transparan dalam proses penetapan batas lahan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. DPRD menilai, jika benar terjadi pengurangan lahan masyarakat, maka hal tersebut berpotensi melanggar hak kepemilikan warga.

Selain itu, Komisi I mendesak agar dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap lokasi parit batas yang dipermasalahkan. Pemerintah daerah juga didorong untuk turun tangan memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat.

RDP ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Batu Bara tidak ingin persoalan ini berlarut-larut.

Jika tidak ditangani secara serius, konflik antara masyarakat dan pihak perkebunan berpotensi semakin meluas. Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan final yang diambil.

Namun, DPRD memastikan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah konkret, termasuk kemungkinan turun langsung ke lapangan guna memastikan fakta yang sebenarnya.*

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News