Jalan Rusak Rakyat Diminta Maklum Dan Dituntut Terus Bayar Pajak, Sastra Sembiring: Anggaran Daerah Untuk Siapa Selama Ini

Deli Serdang, MPOL: Pernyataan Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin Tambunan, terkait kondisi jalan rusak yang dikaitkan dengan pembayaran pajak warga menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat.

Baca Juga:

• KONI Pancur Batu dan KONI Deli Serdang menggelar Pertandingan persahabatan dua Tim Lagendaris Sumut

Ucapan bernada, "Jalan di kampung kalian rusak, jangan berharap diperbaiki kalau belum bayar pajak. Mau pakai apa bangun jalan, pakai daun" dianggap sebagian warga sebagai pernyataan yang tidak mencerminkan empati terhadap kondisi rakyat kecil yang selama ini justru hidup di tengah keterbatasan infrastruktur dan tekanan ekonomi.

Sorotan keras datang dari tokoh masyarakat Sastra Sembiring. Ia mempertanyakan arah penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat.

"Kalau rakyat kecil diminta memahami jalan rusak karena alasan pajak, lalu masyarakat juga berhak bertanya, anggaran daerah selama ini sebenarnya diprioritaskan untuk siapa" ujar Sastra Sembiring, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, pernyataan kepala daerah semestinya mampu menenangkan dan memberi harapan kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan kesan bahwa pelayanan publik hanya pantas diperoleh bagi warga yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.

Kritik publik semakin menguat ketika masyarakat membandingkan pernyataan tersebut dengan kisah bayi Arisha Zainaba, warga Patumbak, yang sempat berjuang melawan penyakit jantung bocor. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, bantuan pengobatan dari pemerintah daerah dinilai tidak terlihat maksimal.

"Banyak masyarakat yang kemudian bertanya secara sinis, apakah karena keluarga Arisha bukan penyumbang pajak besar sehingga tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah?" katanya.

Padahal di sisi lain, masyarakat melihat adanya alokasi anggaran miliaran rupiah untuk rehab fasilitas institusi tertentu, termasuk bantuan sekitar Rp1,5 miliar untuk rehabilitasi fasilitas di lingkungan Polrestabes Medan.

Perbandingan itulah yang kemudian memunculkan persepsi ketimpangan di tengah masyarakat bawah. Saat rakyat kecil berjuang memperbaiki jalan secara swadaya dan menggalang bantuan untuk biaya pengobatan anak mereka, pemerintah justru dianggap lebih cepat hadir pada proyek-proyek kelembagaan.

"Rakyat tidak anti pajak. Tapi rakyat ingin merasakan bahwa uang yang mereka bayarkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kepedulian sosial," tegas Sastra.

Meski demikian, kisah Arisha akhirnya menghadirkan secercah harapan. Bantuan dari para dermawan, relawan, dan tangan-tangan baik disebut menjadi jalan bagi Arisha untuk mendapatkan pengobatan hingga kondisinya berangsur membaik.

Bagi sebagian warga, peristiwa tersebut menjadi potret nyata bahwa solidaritas masyarakat terkadang bergerak lebih cepat dibanding birokrasi pemerintahan.

Kini publik menanti, apakah kritik dan suara masyarakat kecil ini akan dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, atau hanya berlalu sebagai polemik sesaat di tengah kerasnya kehidupan masyarakat bawah.

Sejauh ini, hingga berita diterbitkan di media, Pemkab Deli Serdang belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan ini.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News