MSRI Desak Pembangunan DAM di Sergai Dibatalkan, Ancam Puluhan Hektare Sawah Petani

Medan, MPOL - Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI) mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai membatalkan pembangunan DAM (bendungan pengambilan air) di Dusun II, Desa Sementara, Kecamatan Pantai Cermin. Proyek tersebut dinilai berpotensi merendam puluhan hingga ratusan hektare lahan persawahan produktif milik masyarakat.

Baca Juga:

• Rajud Tali Silaturahmi Sesama Punguan, Tim Maruli Siahaan Tunjukkan Kepedulian Keluarga PPSD Sedang Berduka
• Drainase Tersumbat Gundukan Pasir, Damkar Samosir Turun Bantu Warga Cinta Dame
• Tanggap Cepat, Camat dan Kapolsek Sidamanik Tinjau Jalan Longsor di Sait Borno

Sekretaris Jenderal MSRI, Andi Nasution, mengatakan pihaknya menerima surat pernyataan keberatan yang ditandatangani sekitar 50 warga dan petani dari Desa Sementara dan Desa Besar II Terjun. Dalam surat tertanggal 20 Juni 2026 itu, masyarakat secara tegas menyatakan menolak pembangunan DAM karena dinilai akan menimbulkan kerugian besar bagi petani.

"Kalau proyek ini tetap dipertahankan, kami khawatir puluhan hingga ratusan hektare sawah petani akan tergenang karena air dari areal persawahan tidak bisa lagi dibuang akibat adanya DAM tersebut. Aspirasi masyarakat ini harus segera ditindaklanjuti pemerintah," kata Andi Nasution kepada wartawan di Medan, Jumat (10/7/2026).

Dalam surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai itu, warga menyebut pembangunan DAM dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat maupun pemerintah desa. Padahal, proyek tersebut akan berdampak langsung terhadap sistem irigasi dan pembuangan air di kawasan persawahan.

Warga juga mengingatkan bahwa di lokasi yang sama sebelumnya pernah dibangun DAM yang justru menyebabkan banjir di areal persawahan dan lahan pertanian masyarakat. Akibat dampak tersebut, bendungan akhirnya dibongkar oleh warga karena dinilai merugikan petani.

Atas dasar pengalaman tersebut, masyarakat meminta pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menghentikan pembangunan sebelum dilakukan kajian teknis serta musyawarah bersama seluruh pihak yang terdampak.

Sementara itu, Bendahara Umum MSRI, Ilham Arbana, ST menilai proyek tersebut menunjukkan adanya dugaan kekeliruan dalam proses perencanaan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pertanian seharusnya meningkatkan produktivitas, bukan justru mengancam lahan pertanian masyarakat.

"Kalau melihat persoalan yang disampaikan masyarakat, proyek ini diduga salah dalam perencanaan. Selain tidak diawali musyawarah desa, keberadaan DAM justru dikhawatirkan menggenangi areal persawahan yang berada di bagian hulu bendungan. Ini jelas bertolak belakang dengan semangat pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian," ujar Ilham.

Ilham menegaskan, apabila proyek tersebut tetap dipaksakan tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, Bupati Serdang Bedagai diminta segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Pertanian.

"Kalau proyek ini tetap dipaksakan padahal jelas ditolak masyarakat dan berpotensi merendam sawah produktif, kami meminta Bupati Serdang Bedagai mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Pertanian. Jangan sampai kebijakan yang merugikan petani justru menghambat program Presiden RI dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan," tegasnya.

Surat keberatan tersebut diketahui Kepala Desa Sementara, Suhendro, dan Kepala Desa Besar II Terjun, Sulaimansyah. Salinan surat juga ditembuskan kepada Bupati Serdang Bedagai, DPRD Serdang Bedagai, Camat Pantai Cermin, BPP Pematang Sijonam, serta pemerintah desa terkait sebagai bahan pertimbangan sebelum proyek dilanjutkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, Dedi Iskandar Siregar, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait keberatan masyarakat atas pembangunan DAM tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, permohonan konfirmasi yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp juga belum mendapat respons. Pesan yang dikirim wartawan masih berstatus centang satu, sehingga belum diperoleh penjelasan dari pihak Dinas Pertanian mengenai keberatan warga maupun kelanjutan proyek tersebut. (Rin)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News