Tujuh Belas Bulan Kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim

Tanjungbalai, MPOL - Diskominfo – Tujuh belas bulan sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim terus berkomitmen dalam melakukan pembenahan di berbagai sektor di Kota Tanjungbalai. Saat ini hasilnya telah terlihat melalui gebrakan nyata dan konkret yang dilakukan dalam memimpin Kota Tanjungbalai melalui kebijakan-kebijakan fundamental yang menjadi fondasi awal dalam mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera)

Baca Juga:

• Yayasan UISU Audensi dengan Pemko Tanjungbalai : Bahas Kerjasama Pendidikan dan Peningkatan SDM
• Musrembang RKPD Tahun 2025 Pemko Tanjungbalai Dinilai Pemborosan Dana.

Penataan Pedagang

Memasuki tahun kedua sebagai kepala daerah, Wali Kota Mahyaruddin bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina melakukan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan inti kota khususnya di Alun Alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah. Mahyaruddin, menyampaikan langkah penataan ini bertujuan menciptakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, baik pedagang, pembeli, maupun pengguna jalan lainnya mengingat kawasan ini menjadi pusat berkumpulnya masyarakat. Pemko Tanjungbalai tidak melarang masyarakat untuk berdagang, silakan untuk melakukan aktivitas berdagang, tetapi harus tetap menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota agar semua pihak betah dan nyaman saat beraktivitas dan berkunjung ke Kota Tanjungbalai.

Tidak berhenti pada kawasan inti kota "Alun alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah", Mahyaruddin Salim pada tahun keduanya 2026 ini juga telah melakukan gebrakan membenahi kawasan Pasar Bahagia yang mana sebelumnya kawasan ini dipenuhi dengan pedagang yang berdagang di badan jalan yang menyebabkan kemacetan setiap hari terjadi. Kini, kawasan ini telah tampak rapi, bersih dan jauh dari kesan kumuh karena seluruh pedagang yang berjumlah sekira 60 hingga 70 telah direlokasi ke lokasi baru yang telah disediakan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Infrastruktur Berkelanjutan – Normalisasi Drainase dan Sungai

Sama halnya dalam penanganan banjir yang sering terjadi di Kota Tanjungbalai baik itu banjir kiriman, pasang rob (pasang) dan curah hujan ekstrem, Wali Kota Mahyaruddin saat ini terus melanjutkan programnya dan kali ini beliau fokus pada penanganan normalisasi (pengerukan) dan pelebaran sungai yang kondisinya mengalami pendangkalan dan kondisi sungai yang mengalami penyempitan karena di sekitaran daerah aliran sungai (DAS) telah didirikan bangunan milik warga. Melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan yang dibangun, saat ini proses normalisasi telah terlaksana salah satunya sungai sijambi yang berada di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar. Berdasarkan data dari dinas PUTR, total target pengerjaan normalisasi sungai sijambi sepanjang 653 meter, saat ini pengerjaan telah mencapai hamper 150 meter. Harapannya, normalisasi sungai dilakukan untuk memperlancar aliran air, mengurangi sedimentasi, serta meningkatkan kapasitas tampung sungai saat curah hujan tinggi. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya genangan maupun banjir di kawasan sekitar Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur.

Ditengah kondisi fiskal yang terbatas, tentu hal ini tidak mudah terlaksana namun Wali Kota Mahyaruddin Salim melalui komitmennya menata kota Tanjungbalai agar lebih indah, tertata rapi, bersih dan terhindar dari banjir, beliau mengimbau dukungan seluruh pihak untuk ikut serta mulai dari masyarat, kepala lingkungan, lurah, camat, dinas terkait dan pihak balai besar wiayah sungai sumatera utara, pemerintah propinsi sumatera utara hingga pemerintah pusat dalam mensukseskan program ini.

Melalui laman website maupun media sosial Pemko Tanjungbalai hingga sosialisasi langsung ke masyarakat melalui kepala lingkungan, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengimbau dan melarang masyarakat untuk menjaga kondisi sungai sesuai fungsinya dengan tidak membangun/mendirikan bangunan di sekitaran DAS dan membuang sampah sembarangan ke dalam sungai.

Untuk penanganan banjir yang disebabkan pasang rob (pasang) dan curah hujan ekstrem, Mahyaruddin Salim telah melakukan langkah-langkah antisipasi melalui pengerukan/normalisasi seluruh saluran drainase yang ada di inti kota baik di jalan sudirman, jalan Cokroaminoto, jalan Gereja, jalan Asahan, jalan Teuku umar, jalan M Abbas dan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi banjir akibat pendangkalan saluran air mengalami penyempitan akibat endapan lumpur dan sampah, sehingga memicu banjir saat musim hujan maupun banjir kiriman.

Upaya juga dilakukan tidak hanya sampai disitu, beliau juga melakukan kordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait rencana pengerukan sungai Asahan yang mengalami telah mengalami pendangkalan karena sedimentasi.

Pengembangan Sentra Perikanan Sumut

Pemerintah Kota tahun 2026 mencanangkan pengembangan sentra perikanan Sumut seluas 33 Ha di kawasan Pulau Buaya. Upaya ini dilakukan saat pertemuan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, dimana pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membahas berbagai program pembangunan strategis yang akan dilaksanakan di Kota Tanjungbalai. Wali Kota Mahyaruddin memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah, termasuk program strategis pembangunan di Kota Tanjungbalai, meliputi program hasil terbaik cepat (PHTC) diantaranya perbaikan sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP, penguatan layanan kesehatan melalui penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC.

Kemudian peningkatan infrastruktur jalan, sanitasi dan drainase, melanjutkan program bantuan nelayan dan UMKM untuk menghilangkan kemiskinan absolut serta pemberian makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil untuk kesejahteraan masyarakat. Dari pertemuan itu, Gubsu Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut menyetujui tambahan dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp3,5 miliar untuk pembangunan drainase dan Jalan M. Abbas pada pergeseran anggaran tahun 2026 guna mendukung pengembangan sentra perikanan Sumatera Utara mendukung kebijakan Blue Economy mengingat posisi strategis Kota Tanjungbalai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, usulan perbaikan sejumlah ruas jalan kota di Tanjungbalai dan rehabilitasi Terminal Sijambi akan diusulkan dan direalisasikan pada tahun 2027, begitu juga untuk rencana pinjam pakai lahan parkir di kawasan RSUD Tengku Mansyur melalui Dinas Kesehatan akan ditindaklanjuti segera melalui kolaborasi dan kordinasi Pemko Tanjungbalai bersama Pemprovsu, saat ini program Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana dicanangkan Pemprov Sumut untuk cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 99,4 persen penduduk, sehingga fokus berikutnya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di RSUD Tanjungbalai, jelas Wali Kota Mahyaruddin.

Dibawah Kepemimpinan Mahyaruddin Salim, Pemerintah Kota Tanjungbalai juga mendukung Program Nasional "Asta Cita" Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam mendukung Program MBG telah dibentuk Tim SATGAS MBG Kota Tanjungbalai melalui Keputusan Walikota

Program MBG di Kota Tanjungbalai telah berjalan sejak tahun 2025 dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 35 unit. Saat ini SPPG yang telah beroperasi sebanyak 20 unit dengan target Sasaran :
• Jumlah sekolah/lokus sasaran MBG sebanyak ±164 Unit sekolah
• Jumlah peserta didik sasaran MBG sebanyak ±46.054 Siswa
• Jumlah ibu hamil sasaran MBG sebanyak ±480 Orang
• Jumlah ibu menyusui sasaran MBG sebanyak ±1.141 Orang
• Jumlah balita sasaran MBG sebanyak ±5.265 Orang

Realisasi :
• Jumlah porsi MBG yang telah disalurkan pada periode pelaporan terakhir sebanyak 44.119 porsi
• Jumlah satuan pendidikan/lokus yang telah menerima MBG sebanyak 115 unit.

Penataan Birokrasi

Wali Kota Mahyaruddin secara perlahan melakukan penataan birokrasi. Pentingnya reformasi birokrasi menurutnya penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta membangun lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Semenjak dilantik, Mahyaruddin mulai membenahi penataan birokrasi terlihat dari meningkatnya efisiensi layanan publik, transparansi keuangan daerah (opini Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK RI, serta transformasi digital. Keberhasilan ini melalui perampingan organisasi, digitalisasi, dan penerapan meritokrasi dalam penempatan jabatan ASN.

Indikator paling konkret yang dapat dilihat dari keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan tersebut meliputi:

• Sistem Perizinan Satu Pintu (PTSP ): Terintegrasinya layanan perizinan secara online, yang memangkas waktu tunggu dari berminggu-minggu menjadi hitungan jam atau hari tanpa adanya pungutan liar.

• Nilai Indeks Reformasi Birokrasi : Mendapatkan predikat atau nilai tinggi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungbalai berada di angka 68,90 dengan predikat "B" (Baik).

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : Raihan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama bertahun-tahun berturut-turut sebagai bukti nyata tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Sejak tahun 2023 hingga 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Tanjungbalai meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara.

• Penerapan Sistem Merit : Pengisian jabatan struktural berdasarkan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak yang ketat, bukan berdasarkan kedekatan politik. Sebelumnya, jabatan masih diisi oleh ASN sebagai pelaksana tugas, memasuki tahun 2026 saat ini telah diisi dengan para ASN yang dilantik sebagai pejabat defenitif di OPD masing-masing dan memastikan prinsip the right man on the right place benar-benar terwujud sesuai PermenPANRB No. 19 Tahun 2025 dengan indikator Kompetensi & Kinerja, Penghapusan Politisasi Birokrasi (Penempatan dan promosi murni didasarkan pada rekam jejak, prestasi, dan kebutuhan organisasi, bukan pada kedekatan dengan kepala daerah atau afiliasi politik tertentu), dengan tegas Wali Kota menegaskan hal ini saat melantik para pejabat baik Pejabat Tinggi Pratama, Adm inistrator dan Pengawas, tidak ada lagi ini orangnya Wali Kota sebelumnya dan yang dilantik orangnya Wali Kota sekarang.

• Layanan Pengaduan Responsif : Adanya platform pelaporan warga yang terintegrasi (seperti aplikasi cepat tanggap), di mana walikota dapat langsung memonitor penyelesaian masalah di tingkat kelurahan.

Sebelumnya sejumlah OPD masih diisi dengan para pejabat pelaksana, saat OPD dimaksud telah diisi dengan para pejabat defenitif baik Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas hal ini bagian dari upaya Wali Kota dalam mendukung Visi Tanjungbalai EMAS dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Tanjungbalai

Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan IPM

Sejak dilantik sebagai Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim juga berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan penurunan angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini adalah bentuk komitmen kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, Pemerintah Kota Kota Tanjungbalai terus mendorong percepatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program ini dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perkim, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tanjungbalai dengan dukungan dana dari Baznas Provinsi Sumatera Utara.
Untuk tahun ini, Baznas Kota Tanjungbalai telah menyalurkan 3 (tiga) unit RLH kepada masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, di Kelurahan TB Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung

Sebelumnya pada tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui Dinas Perkim merealisasikan program Rumah Layak Huni (RLH) / Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan merenovasi 50 unit rumah warga kurang mampu. Program ini didanai dengan anggaran sebesar Rp20 juta per unit denan sebaran di Kecamatan Datuk Bandar 25 unit, Kecamatan Teluk Nibung: 20 unit dan Kecamatan Datuk Bandar Timur 5 unit. Diharapkan untuk tahun ini akan kita tingkatkan program ini, tutur Wali Kota.

Program ini dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perkim, Baznas dan OPD terkait lainnya.
"Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan layak—sebagai dasar bagi tumbuhnya kesejahteraan yang merata," kata Mahyaruddin

Berdasarkan data dari BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungbalai sendiri terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2025 IPM Kota Tanjungbalai mencapai 76,70, meningkat 0,75 (0,99 persen) dibandingkan tahun 2024 (75,95). Selama 2021-2025, IPM Kota Tanjungbalai rata-rata meningkat sebesar 0,86 persen per tahun
Program 3 (tiga) juta rumah di Kota Tanjungbalai sudah berjalan terbatas yaitu dalam hal penyusunan Regulasi Peningkatan Kualitas Rumah baik dari APBD Kota Tanjungbalai, APBD Provinsi dan APBN melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP).

Target Program 3 (tiga) juta rumah di Kota Tanjungbalai Tahun 2026:
• Sebanyak 20 unit pembangunan baru (APBD Kota Tanjungbalai)
• APBD Provinsi sebanyak 39 unit (sudah dilakukan verifikasi)
• Sebanyak 299 unit (belum dilakukan verifikasi) dengan anggaran APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Yang sudah teralisasi untuk Program Perumahan terbaru sebanyak 6 Unit (Anggaran BAZDA Kota Tanjungbalai sebanyak 3 unit rumah dan Dinas Sosial sebanyak 3 unit rumah).

Penghargaan dan Prestasi Pemerintahan

Wali Kota Tanjungbalai tahun ini telah berhasil merah sejumlah penghargaan atas prestasinya di Pemerintahaan, diantaranya :

1. Juara 2 Kota BerprestasiTingkat Nasional (Penurunan Tingkat Pengangguran): Dianugerahi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang, atas keberhasilan Pemko Tanjungbalai menekan angka pengangguran
2. PenghargaanUHC Award 2026 (Kategori Pratama): Diterima pada Januari 2026 atas komitmen kuat Pemkot Tanjungbalai dalam menjamin perlindungan akses kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
3. Penghargaan Persentase Capaian Realisasi Investasi Terbesar Tahun 2025: Diberikan pada ajang Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) ke-12 Tahun 2026 di Parapat, sebagai apresiasi atas kinerja Pemko Tanjungbalai dalam mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News