Kunjungi Sergai, Wakil Kepala BPS RI Sebut Pelaksanaan Sensus Ekonomi Baik

Serdang Bedagai, MPOL - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E., mengatakan sejauh ini pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE-2026) di beberapa daerah yang dikunjunginya ini berjalan baik.

Baca Juga:

• Wabup Langkat Ajak Pelaku Usaha Langkat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
• Jajaran Polres Sergai Sukses Amankan Tabligh Akbar MTMD Sergai
• Bupati Sergai Apresiasi TNI–POLRI Sukses Amankan Final Turnamen Nagur Cup 2025

Pengakuan tersebut disampaikan saat meninjau pelaksanaan SE- 2026 di Kantor BPS Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Kamis (23/7/2026).

Pada kesempatan itu, Sonny meminta jajaran BPS segera mengatasi setiap kendala di lapangan serta meminta masyarakat tidak ragu memberikan data karena sensus bukan untuk kepentingan pajak.

"Beberapa kabupaten/kota, yang dikunjungi mulai dari Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tebing Tinggi, Sergai, dan Medan, secara umum pelaksanaannya bagus," katanya.

Tinggal bagaimana setiap kendala di lapangan cepat diselesaikan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, tambahnya.

Dirinya menegaskan, keberhasilan SE-2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena itu warga diminta memberikan data yang benar agar hasil sensus memiliki kualitas yang baik.

"Jangan lupa, ini kegiatan statistik, bukan kegiatan pajak," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Sergai, Marine Sohadi Angkat, S.Si., M.Si., mengatakan kunjungan Wakil Kepala BPS RI menjadi penyemangat bagi seluruh petugas untuk menuntaskan SE-2026.

Menurut Marine, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali itu akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Karena itu, seluruh petugas diminta bekerja maksimal agar pelaksanaannya berhasil.

"Kalau sensus ini berhasil, manfaatnya akan dirasakan dalam penyusunan kebijakan ke depan. Jangan sampai gagal, karena kesempatan berikutnya baru 10 tahun lagi," katanya.

Terkait adanya kendala di lapangan bagi petugas sensus dan warga yang menolak didata bahkan memarahi petugas sensus. Marine mengakui masih ada tantangan di lapangan.

Menghadapi kondisi tersebut, BPS mengedepankan pendekatan persuasif melalui pengawas lapangan serta berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, hingga Pemkab Sergai.

Ia juga memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila petugas menemui penolakan saat mendata masyarakat dan pelaku usaha di lapangan, sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lancar. (ARM)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News