Fraksi Hanura Sentil Keras RSUD Kotapinang "Tak Mampu Benahi Pelayanan, Mundur Saja"

Kotapinang, MPOL - Pelayanan RSUD Kotapinang kembali menuai sorotan tajam. Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan dari Fraksi Hanura, H. Ahmad, meminta manajemen rumah sakit tidak sekadar mengklaim pelayanan telah membaik, tetapi membuktikannya melalui kinerja dan pelayanan nyata kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Turnamen Voli Labusel Bergemuruh, Polres Raih Piala Ketua MPKT
• Mobil Box Ekspedisi Hantam Pohon di Jalinsum Sisumut, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat
• HANTARU ke-66, Kantah Labusel Serahkan 66 SHM "Kado Legalitas Aset untuk Pemkab"

Berbicara kepada media di kawasan Simaninggir, Kotapinang, Senin (5/10/2026), H. Ahmad menilai masih terdapat persoalan serius dalam pelayanan RSUD Kotapinang, mulai dari penanganan pasien hingga tingginya rujukan ke rumah sakit lain.

"Kalau memang pelayanan sudah bagus, indikatornya apa? Jangan hanya menyampaikan bahwa pelayanan sudah meningkat. Masyarakat yang merasakan langsung. Kinerja manajemen harus bisa diukur dari pelayanan, penanganan pasien dan kepercayaan masyarakat," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan kondisi pasien BPJS Ketenagakerjaan. Menurut informasi yang diterimanya, pada September 2026 pasien BPJS Ketenagakerjaan yang menggunakan pelayanan RSUD Kotapinang disebut hanya satu orang.

"Bagaimana kita bicara peningkatan pelayanan dan pendapatan kalau pasien yang datang saja sangat minim? Ini harus dijelaskan secara terbuka. Manajemen jangan alergi terhadap kritik, tetapi tunjukkan data dan kinerjanya," ujar H. Ahmad.

Sorotan lainnya adalah persoalan rujukan. H. Ahmad menilai dominannya pasien yang datang dirujuk ke rumah sakit lain, ini harus menjadi bahan evaluasi serius manajemen RSUD, terutama apabila pasien tersebut masih memungkinkan ditangani di RSUD Kotapinang.

"Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit daerah, akhirnya lebih banyak diarahkan ke tempat lain. Kalau begitu, yang harus dipertanyakan adalah kemampuan pelayanan dan kinerja manajemennya," katanya.

H. Ahmad menegaskan, persoalan RSUD bukan sekadar soal bangunan atau fasilitas, melainkan bagaimana manajemen mengelola pelayanan, tenaga kesehatan, fasilitas, sistem rujukan dan membangun kepercayaan masyarakat.

"Kalau memang tidak mampu memperbaiki dan mengelola rumah sakit dengan baik, ya jangan dipaksakan. Kalau tidak mampu memperbaiki pelayanan, turun saja dari jabatan. Jabatan itu amanah, bukan tempat untuk mempertahankan posisi," tegasnya.

Kritikan tersebut juga diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. H. Ahmad meminta Bupati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Kotapinang. Menurutnya, jika persoalan pelayanan tidak kunjung mampu dibenahi, maka pimpinan daerah juga harus berani mengambil langkah tegas.

"Bupati juga punya tanggung jawab. Kalau memang tidak mampu membenahi persoalan ini, ya boleh saja letakkan jabatan. Jangan masyarakat terus yang menjadi korban pelayanan yang tidak maksimal," tegas H. Ahmad.

Ia menambahkan, slogan pembangunan daerah "Kita Bangun, Kita Rawat, Kita Jaga Kampung Kita Labusel" harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan.

Sementara itu, media telah mencoba mengonfirmasi Direktur RSUD Kotapinang, dr. Hasana Lisa, dan KTU RSUD Kotapinang, drg. Contantia, terkait jumlah pasien BPJS Ketenagakerjaan serta sejumlah kritik terhadap pelayanan rumah sakit. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan melalui komunikasi seluler.

Pernyataan H. Ahmad merupakan kritik dan pandangan politiknya sebagai anggota DPRD Labuhanbatu Selatan.

Sementara data mengenai jumlah pasien BPJS Ketenagakerjaan, angka rujukan dan kondisi pelayanan RSUD Kotapinang masih menunggu penjelasan resmi dari pihak manajemen RSUD serta instansi terkait. (Can)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News