Pengelolaan PPID Kanwil Kemenagsu Tuai Pujian dari Ketua KIP Sumut

Medan, MPOL - Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag., MM diwakili oleh Ketua Tim Humas Data dan Informasi (HDI) H. Mulia Banurea, S.Ag., M.Si. Melaksanakan Presentase Monev Self Assessment Qustionnaire di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Senin (2/9).

Baca Juga:

• Nizhamul SE MM dan Assoc Prof Dr H Yanhar Jamaluddin MAP Pimpin PB ISMI
• Guru Besar UDI Assoc Prof Dr Yohny Anwar: Pahlawan Sisingamangaraja XII Inspirasi Generasi Muda
• Akademisi Unimed Dr. Dionisius Sihombing, M.Si: Pancasila Fondasi Indonesia Raya yang Berkarakter

Presentase ini dilaksanakan terkait evaluasi keberjalanan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Pada Kesempatan ini Katim HDI menyampaikan PPID di Kanwil Kemenagsu sudah berjalan dengan baik.

Katim HDI Kanwil Kemenagsu mengatakan, PPID sebagai ujung tombak pelayanan Informasi Publik harus dapat mengelola data dan informasi dengan baik dan transparan sehingga dapat memberikan pelayanan terkait dengan keagamaan dan pendidikan agama di Provinsi Sumatera Utara.

Mulia Banurea menyampaikan, Tim HDI Kanwil Kemenagsu telah melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi ke satuan kerja dengan dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan Madrasah se Sumatera Utara.

"Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting ketahanan nasional," ungkapnya.

Katim HDI Kanwil Kemenagsu menyebutkan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak setiap manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ia menambahkan, Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Agama yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara mengenai keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

"Dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," pungkasnya.

Pengelolaan PPID Kanwil Kemenagsu juga menuai pujian dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Haris Nasution didampingi Komisioner KIP Sumut Syafi'i Sitorus yang sudah terisi dan tersajikan dengan baik.(NAS)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Nizhamul SE MM dan Assoc Prof Dr H Yanhar Jamaluddin MAP Pimpin PB ISMI

Guru Besar UDI Assoc Prof Dr Yohny Anwar: Pahlawan Sisingamangaraja XII Inspirasi Generasi Muda

Akademisi Unimed Dr. Dionisius Sihombing, M.Si: Pancasila Fondasi Indonesia Raya yang Berkarakter

Nusantara Tarigan Silangit: RPJMD Tak Disahkan DPRD ,Visi Dan Misi Bupati Bisa Gagal Total

Israel Akui Palestina Merdeka, DMDI Indonesia Dukung Langkah Prabowo Jalin Hubungan Dengan Zionis

Kloter Pamungkas Berangkat 30 Mei 2025, Gabung dengan Kloter 12 BTJ