OJK Tetapkan Kebijakan Pembayaran Manfaat Pensiun Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Jakarta, MPOL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagai tindak lanjut atas Putusan Ma
Ekonomi
Baca Juga:Tatap muka dan temu ramah ini, dirangkai dengan makan dan doa bersama. Selanjutnya perwakilan masyarakat dari 16 kecamatan se-Kab Toba, menyatakan dukungannya untuk memenangkan Dr Badikenita SE.SH.M.Si menjadi anggota DPD RI periode 2024-2029. "Kami siap memenangkan Badikenita nomor urut 4. Satu-satunya perempuan calon DPD RI Dapil Sumut," sahut mereka.
Jakarta, MPOL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagai tindak lanjut atas Putusan Ma
Ekonomi
Medan, MPOL Setelah sempat kabur saat proses penangkapan di Jalan Multatuli, Medan. Fuanto Fransyah alias Apeng (40), akhirnya berhasil dit
Peristiwa
Medan , MPOLPerwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk segera mengambil langk
Sumatera Utara
Kotapinang, MPOL Keberadaan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) seharusnya menjadi fasilitas utama yang memudahkan nasabah dalam melakukan
Sumatera Utara
Medan, MPOL Komitmen memperkuat kemandirian fiskal Sumatera Utara terus dibangun melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif. Badan Pen
Sumatera Utara
Binjai, MPOL Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (M
Sumatera Utara
Langkat, MPOL Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril Nasut
Sumatera Utara
Medan, MPOL Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus mengoptimalkan penyaluran BBM di wilayah Sumatera Utara guna memastikan kebutuhan
Ekonomi
Dairi, MPOL PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) terus melaksanakan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai salah satu kewajiban pemegan
Sumatera Utara
Taput, MPOL Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat Sensus Ekonomi dan Data
Sumatera Utara