Pemerintah Wajib Memberikan Layanan Keagamaan di Lembaga Pendidikan dan LKS

Medan, MPOL - Pemerintah wajib memberikan layanan keagamaan di Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) karena Pendidikan menjadi faktor penting dalam membentuk manusia yang berkualitas.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi, Kanwil Kemenagsu Gelar Ngopi Bareng Dialog Kerukunan, Cegah Konflik di Sumut
• Kanwil Kemenagsu dan FOSIL BKMI Perkuat Koordinasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid
• Kakanwil Kemenagsu: Data Valid Untuk Kebijakan Efektif

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H.Ahmad Qosbi, S.Ag, MM diwakli Ketua Tim Humas Data dan Informasi (HDI) H. Mulia Banurea, S.Ag, M.Si saat membuka acara Pertemuan Stakeholder Kehumasan dengan tema Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Ramah dan Religius di Hotel Grand Jamee Medan, Selasa (10/8/2024).

Ketua TIM HDI Kanwil Kemenagsu mengatakan, salah satu tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah memberikan pelayanan Pendidikan agama kepada masyarakat melalui lembaga Pendidikan agama dan Lembaga Kesejahteraan sosial yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara.

Mulia Banurea menyampaikan, pemerintah wajib memikirkan dan mengurus agar warga negara bisa mengenyam pendidikan yang layak.

"Di Kanwil Kemenagsu saat ini banyak mengelola lembaga Pendidikan dan lembaga kesejahteraan sosial mewakili semua agama diantaranya Pondok Pesantren dan madrasah di Agama Islam, dan lembaga Pendidikan dan lembaga kesejahteraan sosial di Agama Kristen, Katolik, Budhha, Hindu dan Khonghucu," ungkapnya.

Mulia Banurea menjelaskan, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Pelayanan sosial tersebut tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial.

Katim HDI kanwil Kemenagsu mengharapkan melalui forum ini dapat menggali terkait dengan isu-isu strategis atas persoalan yang dihadapi pengelola lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga kesejahteraan sosial sekaligus meminta masukan dan tawaran solusi serta tawaran rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi lembaga dimaksud.

"Rekomendasi tersebut menjadi media untuk mengimplementasikan program kerja lembaga Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara," pungkasnya.

Sementara itu Katim Kelembagaan dan Sistem Informasi Bidang Bimas Kristen Pauli Sarji Ourba, S.Th, MM saat memaparkan materi mengatakan, jumlah lembaga Pendidikan Agama Kristen sebanyak 40 lembaga Pendidikan. Peran Gereja sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi.

Pembimas Katolik Matrihuttua Pasaribu, S.Ag, M.Si menyampaikan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) merupakan Sekolah Umum yang mengintegrasikan Pendidikan Keagamaan dengan Pelajaran Umum.

Marihuttua Pasaribu menjelaskan, peserta SMAK didik adalah anggota masyarakat beragama Katolik yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata Pelajaran.

Mewakili Pembimas Buddha Darsono, S.Ag, M.Si menyampaikan, Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha adalah lembaga yang berbentuk dan berbadan hukum yang sasarannya pada bidang pendidikan baik formal maupun non formal.

Darsono menjelaskan prinsip-prinsip Pendidikan Buddha diantaranya, Pengembangan Moral, kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual.

Ia mengatakan, telah dilaksanakan upaya mewujudkan lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang ramah dan religius melalui Pembinaan dan Pelayanan yang disosialisasikan dalam Kegiatan Bimas Buddha Sumatera Utara.

Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama dan Pelayanan Umat Khonghucu Ibnu Mufid, S.Ag, M.Ap mengatakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara saat ini memiliki SDM untuk pelayanan umat Khonghucu yaitu, Penyuluh Agama jumlah 8 orang yang tersebar di Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi dan Guru Agama berjumlah 2 orang.

Ibnu Mufid menjelaskan, Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Utara dalam pelayanan umat Khonghucu antara lain, Memberikan honor/insentif kepada penyuluh dan guru agama Khonghucu, Melakukan pembinaan kepada penyuluh dan guru agama Khonghucu, Mendorong peningkatan pengetahuan dan pendidikan keagamaan Khonghucu, Membekali pengetahuan peraturan dan Perundangan bagi penyuluh dan guru agama Khonghucu, Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala dengan penyuluh, guru dan organisasi keagamaan Khonghucu, Melaksanakan kerjasama pendataan umat beragama, rumah ibadah, tokoh agama, siswa serta bimbingan dan pembinaan umat Khonghucu , Usulan pemenuhan penyuluh dan guru honorer dan Pelibatan umat Khonghucu dalam berbagai kegiatan Kanwil Kemeng Prov. Sumatera Utara.

Komang Agus Aryawan,S.Pd.H, Katim Urusan Agama Hindu menyampaikan Upaya yang dilaakukan Pembimas Hindu untuk Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Ramah dan Religius yaitu, melaksanakan pembinaan kepada Pasraman yang merupakan lembaga Pendidikan non formal Agama Hindu, melakukan pembinaan guru Agama Hindu PNS dan Non PNS, memberikan bantuan operasional dan melaksanakan Pasraman Kilat setiap tahunnya.

Peserta pada kegiatan ini terdiri dari Pengelola Lembaga Pendidikan semua agama dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Provinsi Sumatera Utara.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News