Warga Minta Rumah Sakit Tak Persulit Pelayanan

Medan, MPOL -Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, ST, menggelar Reses II Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025, Sabtu (22/2/25) di Jalan Rawa Cangkuk III, Kecamatan Medan Denai. Reses dihadiri sekitar ratusan warga dari daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas.

Baca Juga:

Saat reses itu, warga menyampaikan banyak keluhan dan aspirasi, diantaranya soal bantuan sosial (bansos), pendidikan, perbaikan jalan lingkungan, lampu penerangan, hingga peningkatan pelayanan rumah sakit.

Seperti disampaikan Wulan, warga Jalan Pertiwi Tiba III Gg Kartika, yang minta lampu penerangan jalan umum (LPJU), sebab karena gelap banyak maling dan di pinggiran jalan tersebut terdapat sungai sehingga mengancam warga.

Sementara Budi Chandra Gultom, warga Jalan Pancasila, menyampaikan persoalan buruknya pelayanan rumah sakit bahkan mempersulit warga. Sebab Budi mengaku mengalami langsung saat anaknya sakit demam tinggi dibawa ke rumah sakit swasta di Medan, tapi pelayanannya lamban.

"Apa setiap berobat warga harus membawa nama pejabat baru cepat diurus? Makanya saya berharap hal ini jangan terjadi lagi, dan agar diperjuangkan oleh Pak Edi. Sebab selalu saja pihak rumah sakit beralasan kamar tidak ada dan lama penanganan berobat," bebernya.

Untuk itu, dia juga berharap Edi Saputra menyampaikannya ke Dinas Kesehatan Kota Medan agar memberikan ketegasan kepada rumah sakit yang enggan menerima pasien yang dirujuk Puskesmas.

"Bila perlu rumah sakit yang menolak rujukan puskesmas bahkan menolak pasien tersebut, agar diberikan tindakan tegas saja," ucapnya.

Menyikapi hal itu, Edi Saputra menyampaikan akan meneruskan aspirasi masyarakat ke Pemko Medan. Ia kembali menegaskan kepada warga perlunya mengurus adminduk yang sinkron dengan data lainnya.

"Sebab, program dan bantuan yang disampaikan oleh pemerintah berdasarkan data yang benar sinkron dengan yang lainnya. Begitu juga dengan layanan kesehatan, saya berharap pihak rumah sakit agar melayani warga dengan baik dan profesional, khususnya yang ada kerjasama UHC," katanya

Edi Saputra menjelaskan mekanisme pemberian bantuan pemerintah saat ini berdasarkan data yang sinkron dengan data lainnya. Untuk itu pentingnya administrasi kependudukan (adminduk), baik kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran dan data lainnya harus sinkron.

"Jangan salahkan sepenuhnya pemerintah jika ada warga samasekali belum pernah menerima bantuan dari pemerintah, seperti bansos, KIP (Kartu Indonesia Pintar) hingga BSM (Bantuan Siswa Miskin), yang bisa saja data adminduknya ada yang salah dan tak sinkron," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, tokoh masyarakat, Herman, menyampaikan apresiasi kepada Edi Saputra yang berkenan menggelar reses dan menyerap aspirasi masyarakat. Dia berharap masyarakat agar memanfaatkan kegiatan pertemuan reses ini.

"Untuk itu sampaikan aspirasi bapak dan ibu semua, seperti persoalan sampah, kamtibmas hingga narkoba. Kalau bisa saya mengusulkan kepada Pak Edi Saputra agar membuat kotak aspirasi yang setiap waktu bisa disampaikan masyarakat. Sehingga bisa semakin dekat dengan masyarakat dan tidak punya jarak," katanya.

Sedangkan Ketua BKM Assobri Lingkungan 15, Jamin Berutu, berharap aspirasi dan persoalan yang disampaikan warga menjadi perhatian serius pemerintahan. Dia juga minta dilakukan kolaborasi antara pengelola masjid dengan wakil rakyat dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga.

"Jika warga enggan menyampaikan aspirasi kepada pejabat atau Pak Edi Saputra secara langsung, maka kami juga siap menjadikan masjid sebagai tempat berkumpul dalam menyerap dan menyelesaikan persoalan lingkungan," pungkasnya. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News