DPD RI Dorong Keadilan Fiskal, Luas Laut Harus Diperhitungkan dalam Pendanaan Daerah Kepulauan
Jakarta, MPOL DPD RI dorong keadilan fiskal luas laut harus diperhitungkan dalam pendanaan daerah demikian Anggota Tim Kerja RUU Daerah Ke
Nasional
Jakarta, MPOL DPD RI dorong keadilan fiskal luas laut harus diperhitungkan dalam pendanaan daerah demikian Anggota Tim Kerja RUU Daerah Ke
Nasional
Jakarta, MPOL Kondisi Fiskal Indonesia semester pertama 2026 masih menghadapi tantangan berat, demikian anggota Komisi XI DPR RI dari Fra
Nasional
Medan, MPOLKoalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut)
Sumatera Utara
Jakarta, MPOL Kemandirian Fiskal Banten mencapai 70 persen dari PAD demikian gubernur Banten Andra Soni mengatakan pada wartawan Kamis (7
Nasional
Jakarta, MPOL Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi pembiayaan pembangunan. Salah
Nasional
Jakarta, MPOL Sejumlah pakar dan peneliti pemerintahan/ kebijakan publik berkumpul dalam sebuah diskusi kebangsaan di kediaman Wakil Presi
Artikel
Medan, MPOLMemasuki tahun 2026, penyesuaian fiskal menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk
Ekonomi
Jakarta, MPOL Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) fotonya percepatan RUU Daerah Kepulauan Keadilan Fiskal harus berlayar
Nasional
Langkat, MPOL Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH diwakili oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH mengikuti Rapat Kerja (Raker)
Sumatera Utara
Binjai, MPOL Anggota DPRD Kota Binjai Fraksi Partai Gerindra, H. Ronggur Simorangkir, yakin Kejari Binjai profesional dalam menangani duga
Sumatera Utara
