RUU KUHAP jadi Tonggak HAM dan Kepastian Hukum
Jakarta, MPOL RUU KUHP jadi tonggak HAM dan kepastian Hukum demikian anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakan dalam forum Legislasi
Nasional
Jakarta, MPOL RUU KUHP jadi tonggak HAM dan kepastian Hukum demikian anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakan dalam forum Legislasi
Nasional
Jakarta, MPOL DPD RI gelar Focus Group Discussio susun RUU pengelolaan perubahan Iklim (PPI) yang masuk program Legislasi Nasional DPD RI
Nasional
Jakarta, MPOL Pentingnya pembaruan Undangundang Perlindungan Konsumen demikian Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi
Nasional
Jakarta,MPOL MPR RI akan melibatkan akademisi mengevaluasi kebutuhan untuk Amandemen Undangundang Dasar 1945 demikian Ketua Komisi Kajian
Nasional
Jakarta, MPOL Koperasi merupakan bentuk ekonomi yang sesuai UUD 1945 demikian anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron (F.Demokrat) mengata
Nasional
Jakarta, MPOL RUU Penyiaran dinilai tak revan, DPR RI usul pisahkan aturan untuk OTT dan TV Konvensional demikian anggota Komisi I DPR RI
Nasional
Jakarta, MPOL Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, desak revisi total UU Haji dan penguatan diplomasi dengan Arab Saudi, demikia
Nasional
Jakarta, MPOL Revisi UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dinilai sebagai kebutuhan mendesak demikian Anggota Komisi X
Nasional
Jakarta, MPOL Pentingnya revisi Undangundang Pangan untuk memperkuat Kedaulatan Pangan demikian anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan,
Berita
Jakarta, MPOL Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus memperluas jangkauan strategisnya ke dunia akademik. Kali ini, Ketua KPPU RI M
Nusantara
