Ketergantungan Impor dan Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Indonesia

Jakarta, MPOL - Ketergantungan impor dan dampak Geopolitik terhadap ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, mulai dari perang dagang hingga konflik energi internasional, isu ketahanan ekonomi kembali menjadi perhatian utama, demikian anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, mengatakan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik", Kamis (21/5) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Bea Cukai Belawan Perkuat Sinergi dengan Stakeholder Lewat Coffee Morning BESTIE
• Konflik Timur Tengah Ancam Harga Pangan, DPD RI Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Jelang Mudik Lebaran 2026
• KPPU: Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non Subsidi Menganggu Pasokan, Menghilangkan Pilihan Konsumen Dan Memperkuat Dominasi Pasar

Menurutnya Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor pangan, energi, dan teknologi jika ingin memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan tahan terhadap guncangan global.

Firman menilai ancaman geopolitik modern kini tidak lagi hanya berbentuk perang militer.

"Perang sekarang ini tidak cuma pakai rudal, tetapi juga menggunakan tarif, rantai pasok, dan data."

Indonesia membutuhkan strategi ekonomi baru yang lebih mandiri dan realistis agar tidak mudah terjebak dalam ketergantungan terhadap negara lain. Firman menyebut sedikitnya ada enam strategi utama yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Strategi pertama, adalah mengurangi ketergantungan kritis terhadap impor pangan, energi, chip teknologi, dan obat-obatan. Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dari Amerika Serikat untuk kebutuhan tahu dan tempe.

"Ironisnya, menurut penelitian ahli gizi internasional, kedelai terbaik di dunia justru berasal dari Indonesia. Tetapi kita malah tidak serius menanam kedelai sendiri."

Firman juga menyinggung ketergantungan besar Indonesia terhadap gandum impor yang selama ini dikuasai kelompok oligarki. Padahal, menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan berbasis singkong dan komoditas lokal lainnya.

Ia mencontohkan inovasi di China yang telah mengembangkan singkong menjadi tepung mokaf hingga bahan baku roti dan beras sintetis. Namun, inovasi serupa di Indonesia dinilai tidak pernah mendapat dukungan serius dari pemerintah.

"Setiap hari kita makan mie, tetapi bahan bakunya bukan dari Indonesia. Kita hanya menjadi produsen dengan keuntungan kecil, sedangkan keuntungan besar dinikmati negara produsen gandum."

Selain pangan, Firman menilai sektor energi juga menjadi titik rawan nasional. Ia mendesak percepatan pengembangan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi dan bioenergi berbasis kelapa sawit.

Indonesia terlalu lama bergantung pada minyak dan batu bara sehingga rentan terhadap gejolak harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah maupun perang Rusia-Ukraina.

"RUU Energi Baru dan Terbarukan sudah bertahun-tahun dibahas tetapi tidak selesai-selesai, padahal cadangan energi terbarukan kita luar biasa."

Firman juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai terlalu optimistis terhadap janji investasi asing. Ia menyinggung sejumlah proyek besar yang diumumkan pemerintah namun tidak pernah terealisasi.

"Setiap kunjungan luar negeri selalu diumumkan kontrak investasi miliaran dolar, tetapi realisasinya mana? Dulu katanya Timur Tengah mau bangun gedung 100 lantai di Thamrin, sekarang tidak ada juga."

Di sektor pertanian, Indonesia tertinggal dibanding Vietnam dan China karena lemahnya perlindungan terhadap inovasi petani. Ia mengkritik sistem pupuk yang dinilai terlalu dimonopoli negara sehingga membatasi perkembangan pupuk organik swasta.

"Di Vietnam, petani dilindungi dan diberi ruang berinovasi. Sementara di Indonesia, pupuk masih dimonopoli. Padahal pupuk organik sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kesuburan tanah."

Firman mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik global telah berdampak langsung terhadap kenaikan harga pangan dan biaya logistik nasional. Ia mencontohkan kenaikan harga solar industri dan gangguan distribusi pupuk akibat konflik internasional.

"Siapa yang jadi korban? Ya masyarakat sebagai konsumen. Mereka yang harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok akibat dampak geopolitik dan ekonomi global."

Kebangkitan ekonomi nasional harus dimulai dari desa dan penguatan usaha kecil menengah (UKM). Menurutnya, pengalaman krisis 1998 menunjukkan sektor pertanian dan UKM menjadi penyangga utama ekonomi nasional saat krisis melanda.

"Negara yang kuat itu fondasinya desa dan UKM. Itu yang harus diperkuat kalau kita ingin ekonomi Indonesia tahan menghadapi tekanan global," ujar Legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut, tutur Firman Soebagyo.

Sedangkan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai persoalan ekonomi Indonesia masih berkutat pada isu mendasar seperti mahalnya harga kebutuhan pokok, lemahnya layanan publik, hingga ketergantungan terhadap impor pangan.

Untuk itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung mengendalikan harga-harga kebutuhan masyarakat.

"Data menunjukkan kebutuhan masyarakat tidak bergeser dari persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan."

Ia menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok yang dinilainya belum memuaskan. Kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, hingga pupuk subsidi menjadi beban berat masyarakat.

"Harga kebutuhan pokok hari ini tidak terkendali. Presiden harus turun langsung mengawasi," tutur Pangi Syarwi Chaniago. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News