Paripurna DPRD Binjai Jadi Sorotan, 35 Anggota Dewan Hanya 16 Orang Yang Hadir Bahas APBD 2025
Binjai, MPOL Pemerintah kota Binjai resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertangung jawaban pelaksanaan APBD ta
Sumatera Utara
Jakarta, MPOL - DPD RI Dorong Solusi Perdamaian di Papua, demikian Wakil Ketua DPD RI, sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Yorrys Raweyai nengatakan pada wartawan, Senin (6/7) di DOD RI Jakarta. Menurutnya penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua rangkaian peristiwa kekerasan yang kembali terjadi di Tanah Papua tidak boleh lagi dipandang sebagai kejadian yang berulang tanpa penyelesaian. Menurutnya, situasi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera menghadirkan langkah nyata demi menjamin keselamatan masyarakat dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian agenda Rapat Pleno Panitia Khusus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua. Yorrys menyoroti tentang meningkatnya kekerasan di Papua yang dalam beberapa hari terakhir ini, publik dihadapkan pada sejumlah insiden yang menelan korban jiwa, mulai dari tewasnya seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di Yahukimo hingga meninggalnya sejumlah Orang Asli Papua di Intan Jaya yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari. "Kami memandang setiap nyawa yang hilang di Tanah Papua adalah tragedi kemanusiaan. Kekerasan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut. Papua butuh kedamaian jadi kekerasan harus dihentikan" tegas Yorrys. Ia menilai kondisi keamanan di Papua telah memengaruhi rasa aman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu menjawab akar persoalan secara menyeluruh melalui dialog, perlindungan hak-hak masyarakat, dan pembangunan yang berkeadilan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan Pansus Papua DPD RI dibentuk untuk menjalankan fungsi kelembagaan dalam mengawal berbagai persoalan strategis di Papua, khususnya yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Pansus akan menghimpun berbagai informasi, menyerap aspirasi masyarakat, serta merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan Papua yang aman dan damai. "Kami tidak datang untuk mencari siapa yang paling benar atau paling salah. Kami datang untuk memastikan suara masyarakat Papua didengar dan menjadi bagian penting dalam penyusunan solusi yang komprehensif. Persoalan Papua tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh," tutr Filep yang merupakan Anggota DPD RI dapil Papua Barat. Sementara Senator Papua Tengah Eka Kristina Yeimo, yang juga merupakan Anggota Pansus Papua DPD RI menyampaikan bahwa perhatian Pansus Papua DPD RI akan diarahkan pada upaya menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Seluruh bentuk kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun unsur sipil harus diusut secara adil sesuai ketentuan hukum, agar kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat terus dijaga. "Kami mengajak seluruh pihak menghentikan segala bentuk kekerasan. Tidak ada kepentingan apa pun yang dapat dibenarkan apabila harus dibayar dengan hilangnya nyawa manusia. Papua membutuhkan ruang dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama semua pihak untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan," tutur Eka. Untuk itu, Yorrys juga mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera. Menurutnya, rekomendasi yang nantinya dihasilkan Pansus Papua DPD RI diharapkan menjadi kontribusi nyata DPD RI dalam memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian persoalan Papua secara lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, tegas Yorrys. (ZAR)
Baca Juga:
Binjai, MPOL Pemerintah kota Binjai resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertangung jawaban pelaksanaan APBD ta
Sumatera Utara
Langkat, MPOL Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH resmi menerima amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Sumatera Uta
Sumatera Utara
Medan,MPOL Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara mensosialisasikan dan mengumumkan alur lengkap pembayaran pajak hadia
Sumatera Utara
Medan, MPOL Lintas 98 Sumut mengapresiasi langkah hukum atas penangkapan 2 oknum perwira tinggi yakni Brigjen Pol LMI dan Kol BU, terkai
Hukum
Serdang Bedagai, MPOL Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melepas 966 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universi
Sumatera Utara
Tapteng, MPOL Kabar membanggakan datang dari MAN 1 Tapanuli Tengah, dua alumninya, Sri Mupliha Purba dan Nur Khafipa Lubis, berhasil dit
Sumatera Utara
Jakarta, MPOL Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun dalam rapat kerja dengar pendapat memberi masukan tentang kinerja keuangan usai
Nasional
Medan, MPOL Sebagai wujud kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat sekaligus komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan,
Sumatera Utara
Medan, MPOL Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan SH,MH sebagai anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Golkar, Daerah Pemilihan Sumatera Utara I y
Sumatera Utara
Labuhanbatu Selatan, MPOL Tragedi kecelakaan maut yang dipicu truk diduga mengalami rem blong di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kotapi
Sumatera Utara