PWI Sumsel Tolak Keputusan DK PWI Pusat Pemberhentian Hendry Ch Bangun

Jakarta, MPOL - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan dengan tegas menolak keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang memberhentikan Hendry Ch Bangun sebagai anggota PWI. Penolakan ini disampaikan oleh Ketua PWI Sumatera Selatan (Sumsel), Kurnaidi, ST, yang menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Hendry Ch Bangun untuk periode 2023-2028.

Baca Juga:

• Bertemu Jajaran Pengurus PWI Pusat, Mensesneg Pratikno Siap Wujudkan Gedung Ikonik di Yogyakarta dan Pusat Diklat Internasional
• Kuasa Hukum PWI Pusat: Hendry Ch Bangun Tetap Sah, Empat Kasus Fitnah dan Pemalsuan Dilaporkan
• Sebagian Besar PWI Provinsi dari Aceh Hingga Papua Solid Dukung Hendry Ch Bangun,  Upaya Gelar KLB Adalah Ilegal dan Tidak Sah

"PWI Sumsel menolak keputusan DK PWI Pusat yang memberhentikan sepenuhnya Hendry Ch Bangun sebagai anggota PWI. Pemberhentian tersebut dinilai tidak mendasar dan tidak sesuai dengan aturan serta prosedur yang ada," ujar Kurnaidi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2024).

Kurnaidi menegaskan bahwa PWI Sumsel mengakui secara sah hasil Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat, pada 27 September 2023, yang menetapkan Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2023-2028.

PWI Sumsel juga menolak langkah DK PWI yang menugaskan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulmansyah Sakedang, untuk mengadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat guna menunjuk Pelaksana Tugas dalam rangka menyiapkan Kongres Luar Biasa (KLB), seperti yang tercantum dalam rilis DK PWI Pusat pada 16 Juli 2024.

"Kami menolak segala upaya untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) karena tidak memiliki dasar hukum sesuai Pasal 28 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI," jelas Kurnaidi.

Ia juga mengharapkan seluruh Ketua PWI Provinsi se-Indonesia untuk merapatkan barisan dalam menentang kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh DK PWI Pusat.

"Kami mengajak dan menyerukan seluruh anggota PWI untuk taat dan patuh pada aturan organisasi, PD PRT, KEJ, dan KPW demi menjaga marwah PWI," ujarnya.

Kurnaidi menekankan pentingnya keselarasan antara DK dan Ketua PWI Provinsi untuk mencegah kekisruhan yang dapat merugikan organisasi. "Kita harus menghindari konflik antara DK dan Ketua PWI Provinsi. Kedua pihak harus seiring dan sejalan," tambahnya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bertemu Jajaran Pengurus PWI Pusat, Mensesneg Pratikno Siap Wujudkan Gedung Ikonik di Yogyakarta dan Pusat Diklat Internasional

Kuasa Hukum PWI Pusat: Hendry Ch Bangun Tetap Sah, Empat Kasus Fitnah dan Pemalsuan Dilaporkan

Sebagian Besar PWI Provinsi dari Aceh Hingga Papua Solid Dukung Hendry Ch Bangun,  Upaya Gelar KLB Adalah Ilegal dan Tidak Sah

Hendry Ch Bangun Ketua Umum PWI, Klaim Zulmansyah Sekedang Tidak Berdasar

PWI Pusat Siap Proses Hukum

Ketum PWI Pusat Launching Anugerah Adinegoro, Upaya Menjaga Jurnalisme Berkualitas