Anggota DPD RI Bawa Dukungan Kemensos ke Patumbak 

Jakarta, MPOL - Anggota DPD RI membawa dukungan Kemensos ke Patumbak turun langsung ke lokasi banjir bandang yang melanda desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang demikian Penrad Siagian Rabu (27/11) di Deli Serang.

Baca Juga:

• Ketua DPD RI: Kita Membutuhkan Banyak Investasi
• PMPHI Sumut Surati Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Minta Turun Langsung Ke Lokasi Banjir Bandang Pahae
• BAP DPD RI Minta Kejaksaan Tindaklanjuti IHPS I 2024

Menurutnya banjir ini menjadi salah satu bencana yang terjadi di berbagai wilayah Sumut, termasuk Tapanuli Selatan, Medan, Tanah Karo, dan Deli Serdang, yang semakin mengkhawatirkan.

Penrad Siagian langsung berkoordinasi dengan Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi (FPKP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Nelwan Harahap dan Plt. Direktur Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial (Kemensos), Masriani Mansyur untuk mengirimkan bantuan darurat.

Upaya ini membuahkan hasil dengan dikirimkannya dua truk bantuan dari Kementerian Sosial yang berisi tenda darurat, selimut, makanan cepat saji, kebutuhan balita, dan bahan pokok lainnya. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Penrad kepada para korban.

"Kita harus memastikan korban banjir yang mengungsi mendapat kebutuhan dasar seperti makanan, tempat berlindung, dan pakaian. Saya juga mendesak pemerintah dan pihak terkait segera mendirikan posko darurat."

Banjir bandang di Patumbak merendam lebih dari 500 rumah, dengan sekitar 1.800 warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir lebih dari dua meter. Warga hanya sempat menyelamatkan pakaian yang melekat di badan, sementara barang elektronik dan perabotan lainnya rusak total.

Dalam kunjungannya, Penrad menyoroti pentingnya evaluasi tata ruang dan situasi ekologis di Sumut. Akar persoalan banjir yang terjadi di Sumut, yakni lemahnya pengawasan terhadap penggundulan hutan (illegal logging) dan pembangunan perumahan di wilayah yang tidak sesuai tata ruang.

Ia mencontohkan pembangunan perumahan di sisi sungai di Patumbak yang memperburuk dampak bencana. "Penggundulan hutan (illegal logging) dan pembangunan yang tidak terkendali menjadi salah satu faktor utama yang memperparah bencana ini. Kita perlu tindakan serius untuk mengatur kembali tata ruang di wilayah ini."

Penrad mendesak agar Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera mengeluarkan SK Aktivasi Posko Tanggap Darurat yang dapat menjadi pusat koordinasi bantuan. Selain itu, juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumut segera menetapkan status darurat bencana dengan banyaknya bencana yang terjadi di Sumatera Utara.

"Dengan status tanggap darurat, BNPB dapat segera mengambil tindakan lebih cepat dan strategis dalam menangani dampak bencana ini," serta meminta adanya langkah mitigasi jangka panjang untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Untuk itu Penrad berharap pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus berkoordinasi dalam memberikan bantuan yang efektif. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan bergotong-royong menghadapi bencana yang mungkin terus terjadi.

"Bencana ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Tata kelola lingkungan yang baik adalah kunci untuk mencegah bencana serupa di masa depan," tegas Penrad.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua DPD RI: Kita Membutuhkan Banyak Investasi

PMPHI Sumut Surati Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Minta Turun Langsung Ke Lokasi Banjir Bandang Pahae

BAP DPD RI Minta Kejaksaan Tindaklanjuti IHPS I 2024

Kapolsek Patumbak Berikan Tali Asih Kepada keluarga Alm. Aiptu Amirsyah

OJK Sumatera Utara Terima Kunker Komite IV DPD RI Terkait UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK

Viral Dua Kelompok Remaja Bentrok Dekat Markas Polisi-Motor Dibakar, Kompol Faidir Bungkam Dikonfirmasi