Maruli Siahaan Dorong Komnas HAM dan Komnas Perempuan Saling Melengkapi Dalam Menangani Isu-Isu Strategis

Jakarta, MPOL: Anggota DPR RI Komisi XIII Dr Maruli Siahaan mendorong Komnas HAM dan Komnas Perempuan saling melengkapi khususnya dalam menangani Isu-Isu strategis.

Baca Juga:

• Tim Rumah Aspirasi Maruli Siahaan Datangi Kantor LPSK Sumatera Utara, Tindak Lanjuti Kasus KDRT dan Korban Begal
• Perkuat RUU HPI, Maruli Siahaan Tekankan Perlindungan Hak WNI dan Kedaulatan Hukum di Batam
• Tunjukkan Kepedulian dan Empati Terhadap Korban Kriminal, Anggota DPR RI Maruli Siahaan Beri Bantuan Korban Begal

Dia juga menekankan pentingnya perencanaan program yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu sinergi antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan agar program yang dijalankan saling melengkapi, khususnya dalam penanganan isu-isu strategis terkait perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Penekanan itu disampaikan Kombes Pol (P) Dr. Maruli Siahaan,SH.,MH dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 saat rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan menghadirkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Rapat tersebut dilaksanakan di Ruangan Komisi XIII, Nusantara II, DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (15/1).

Rapat ini membahas Rancangan Kerja dan Persetujuan Anggaran Tahun 2026 bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian program kerja dengan mandat kelembagaan masing-masing serta efektivitas alokasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Selain itu, pembahasan anggaran tahun 2026 diarahkan untuk memastikan bahwa dukungan fiskal yang diberikan negara dapat memperkuat kapasitas kelembagaan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, baik dalam aspek pencegahan pelanggaran HAM, penanganan pengaduan masyarakat, maupun peningkatan edukasi dan kesadaran publik tentang hak asasi manusia.

Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPR RI, khususnya Komisi XIII, dalam memastikan setiap lembaga negara menjalankan tugasnya secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab demi penguatan sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News