Jika Terbukti Merusak Lingkungan, PMPHI Dukung Masyarakat Desak Pemerintah Tutup TPL Tapi Tidak Dengan Rombongan Ephorus

Medan, MPOL -Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan siap mendukung masyarakat untuk mendesak pemerintah menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) jika terbukti melakukan pelanggaran pengrusakan lingkungan di sekitaran Danau Toba.

Baca Juga:

• Terkait Kebakaran Hutan, Gandi: Hasyim Harus Ingat Tuhan, Hidup Terbatas
• PMPHI: Keringpun Laut Merah DPR Tidak tau Tugasnya Masalah Izajah, Gandi: Terimakasih Denny Indrayana
• Gandi: Bupati Dr Aci Bukan Karbitan

Koordinator Wilayah (Korwil) PMPHI Sumut, Gandi Parapat, menyebut desakan masyarakat untuk menutup PT TPL harus disertai dengan bukti dan fakta di lapangan terkait terjadinya kerusakan lingkungan. Tuntutan ini pun harus memiliki bukti kuat jika kerusakan lingkungan akibat pengelolaan oleh TPL.

"PMPHI Sumut akan ikut bersuara meminta pemerintah menutup TPL apabila bisa dibuktikan bersalah. Namun kami
bukan dengan cara-cara Ephorus atau rombongan Ephorus", kata Korwil PMPHI Sumut, Drs Gandi Parapat di Medan, Rabu (20/8/2025).

Kenapa PMPHI Sumut tidak bergabung dalam kelompok Ephorus HKBP ?, Gandi Parapat menyebut: "Ya sampai kapan pun dan dalam acara apapun kami tidak mau dalam kelompok Ephorus HKBP, kecuali dalam acara HKBP atau kebatinan/partondion yang sakral berhubungan dengan Tuhan Jesus yang diajarkan HKBP dan orang tua saya sebagai umat Kristen".

Karena menurut Gandi, apa yang dilakukan Ephorus HKBP yang sekarang dinilainya sudah menyimpang karena tindakan tidak sakral lagi tapi bertopengkan baju hitamnya yang sangat suci itu.

"Jelas menurut kami sarat dengan kepentingan-kepentingan pribadi, jabatan dan pencitraan", sebutnya.

Gandi mengaku tangisan doa masyarakat Humbahas karena tanah Food Estate yang sekarang terkesan terlantar tidak dipedulikan Ephorus.

"Yang susah hidupnya karena sulitnya pendapatan, moral dan etika masyarakat yang tidak menggambarkan prilaku kristen, beredarnya obat terlarang tidak dipedulikan Ephorus".

"Dia seperti diperalat oknum tertentu untuk menguasai lahan TPL dengan alasan merusak lingkungan", katanya.

Ditambahkab, masalah pengelolaan lingkungan atau penebangan pohon dan pemanfaatannya itu ada aturanya.

Semua manusia diyakini merusak alam untuk kebutuhan hidup, misalnya buat rumah, jalan, kantor dan yang lain.

"Kami akan bertanya kepada pemerintah apa alasannya memberi izin menebang kayu dan menanam kayu kepada TPL. Kami akan meminta pemerintah segera menutup TPL kalau sudah jelas kesalahannya", sebutnya.

"Untuk mencari kesalahan TPL sebelum kami ikut bertindak diluar rombongan Ephorus, kami minta pemerintah atau TPL segera memaparkan ke publik bagaimana pengelolaannya, karena kami tidak ahli lingkungan. Bukan dengan cara-cara provokasi dan agitasi mengadu domba masyarakat dan memecah belah umat", sambungnya.

"Kalaupun ada dugaan atau tuduhan adanya gerakan tutup TPL karena persaingan bisnis dengan Eropah, Kami tidak mau terpengaruh atas hal issue. Ada atau tidak ada kelompok masyarakat yang sepaham dengan kami tidak masalah, tapi kami siap beda pandangan dengan siapapun terutama dengan Ephorus HKBP", pungkas Gandi Parapat.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News