Polda Sumatera Utara Perkuat Patroli Laut Terpadu Tekan Migrasi Ilegal Lewat Inovasi SIPLAKAN

Medan,MPOL -Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Utara meluncurkan inovasi SIPLAKAN (Sistem Patroli Laut Kolaboratif Berintegritas) sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan maritim dan mencegah meningkatnya mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural melalui jalur laut.

Baca Juga:

• Tim URC MIT Jatanras Poldasu Tangkap 8 Pelaku Begal Sadis, 3 Orang Ditembak-25 Kali Beraksi
• Ilegal Loging di Konsesi PT Gruti, Gandi: Kami Tak Percaya Atas Kinerja Menhut yang Tiba-tiba Mencabut Izin 28 PT yang Tak Ada Kaitan dengan Banjir Ba
• Ops Saber Bersinar 2026 : BNN Sumut Ungkap 2 Kasus, 6 Tersangka Narkotika Dibui

Program ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi berintegritas dan peningkatan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Sumatera Utara.

Wilayah pesisir timur Sumatera Utara diketahui menjadi salah satu jalur paling rentan pergerakan migran ilegal. Dengan jarak hanya sekitar 120 mil laut atau 17 jam pelayaran menuju negara Malaysia. Jalur ini sering dimanfaatkan sindikat perdagangan orang dan jaringan penyelundupan lintas negara.

Selain faktor geografis, pengawasan laut sebelumnya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana kapal, radar pesisir, kemampuan deteksi dini, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Direktur Polairud Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Pahala H. M. Panjaitan, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa program ini dirancang sebagai langkah komprehensif untuk memperkuat keamanan nasional di sektor perbatasan laut.

"SIPLAKAN bukan hanya meningkatkan pengawasan, tetapi memastikan penanganan migrasi ilegal dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel. Program ini merupakan bagian dari komitmen reformasi birokrasi berintegritas serta wujud hadirnya negara dalam melindungi warga dari sindikat perdagangan orang," ujar Kombes Pahala Panjaitan, Selasa (25/11/2025)

Ia menambahkan, inovasi ini berpotensi menjadi model nasional pengawasan laut.

"Kami menargetkan model ini dapat direplikasi ke daerah perbatasan maritim lain seperti Kepri, Kalbar, dan NTT sebagai standar penanganan migrasi non-prosedural secara terpadu," jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut, AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H., selaku penggagas program SIPLAKAN, secara khusus menyerukan konsolidasi armada laut lintas instansi. Ia menekankan bahwa tantangan di perairan tidak bisa dihadapi sendiri oleh Ditpolairud.

​"Proyek SIPLAKAN adalah ajakan nyata. Kami sangat membutuhkan penguatan kolaborasi dengan instansi lain yang memiliki kemampuan dan armada di laut, seperti KODAERAL I (TNI AL), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Kantor Wilayah Bea Cukai Belawan," tegas AKBP Jenda Kita Sitepu.

​Menurutnya, penggabungan kekuatan armada dari seluruh instansi akan menciptakan efek pencegahan (deterrent effect) yang jauh lebih besar dan menutup celah-celah pergerakan sindikat. Untuk itu dia menekankan pentingnya perubahan pola kerja lapangan dalam implementasi pengamanan laut.

"Selama ini, patroli masih cenderung reaktif. Dengan SIPLAKAN, kami bangun sistem yang proaktif, berbasis deteksi dini, digital, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat pesisir melalui Mitra Laut Berintegritas," ujarnya.

Ia memastikan, bahwa aspek integritas menjadi fondasi utama. Penegakan hukum harus berjalan bersama transparansi. Karena itu, SIPLAKAN mengedepankan mekanisme pengawasan yang bebas pungli dan dapat diaudit.

Melalui peluncuran SIPLAKAN, Ditpolairud Polda Sumatera Utara mengharapkan tercipta alur pencegahan, penindakan, dan alur serah terima penanganan (BAST) yang terstandar dan terintegrasi di antara seluruh instansi. Hal ini akan meminimalisasi celah yang selama ini dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan transnasional.

​"SIPLAKAN adalah jembatan sinergi. Dengan kolaborasi yang terpadu dan integritas yang terus ditingkatkan, kami yakin dapat melakukan mitigasi secara efektif dan menempatkan aparat sebagai pelayan publik yang Authoritative dan Generous. Tujuannya satu: mewujudkan keamanan maritim dan melindungi warga negara dari praktik TPPO," tutup AKBP Jenda Kita Sitepu.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News