Praktek Pungli Masih Menguat, Gubsu dan Sekda Evaluasi Kadis dan Kabid Perencanaan PUPR Sumut

Medan, MPOL: Isu Pungutan Liar (Pungli) masih santer terjadi di Dinas PUPR Propinsi Sumut. Dari informasi orang dalam untuk menduduki jabatan staf eselon 4 dipatok harga Rp50 juta hingga Rp100 juta, lain lagi harga jika jabatan strategis permintaan semakin tinggi diluar dari setoran lainnya setelah menjabat.

Baca Juga:

• Patroli KRYD Belawan Sikat Premanisme hingga Tawuran, 4 Pelaku Pungli Viral Sicanang Ditangkap
• Dukung Tuntutan Almasar Sumut, Aktivis Muhammad Abdi Siahaan Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi di BBWS Sumatera II
• Hendra Dermawan Siregar Mundur Tinggalkan Proyek Bermasalah, Proyek Drainase Rp2 M di Toba Tantangan Buat Plt Kadis PUPR Sumut

Beda lagi harga untuk mengisi jabatan Kepala UPT di seluruh daerah Sumut, besaran mulai Rp 250 juta hingga Rp 500 juta serta pungli untuk memperpanjang SK.

Selain itu, ada pula pungli untuk penggunaan mobil dinas dan alat berat serta pemakaian fasilitas vital untuk operasional kerja.

Kemudian, permintaan fee kepada para rekanan atau kontraktor 10 persen sampai 20 persen. Fee tersebut akan diserahkan kepada oknum-oknum pejabat di Dinas PUPR Propinsi Sumut untuk pembayaran Tahun 2026. Dan masih banyak lagi pungli dan permainan kotor yang terjadi di instansi plat merah Propinsi Sumut yang berkantor di Jl.Sakti Lubis, Medan.

Oknum pegawai di Dinas yang membidangi proyek di Sumut itu mengaku kalau Pungli sudah sangat masif dan berlangsung lama. Dia mengaku heran, kendati pungli sudah mengakar dan sudah dilaporkan melalui surat baik dari LSM dan masyarakat maupun rekanan/kontraktor namun Gubsu seolah tidak mau tahu.

Dia mengatakan semasih Pungli masih terjadi di Dinas PUPR Propinsi Sumut, sistim SDM pasti rusak. Oleh karena itu, agar Gubsu segera mengambil sikap dengan mencopot Kadis PUPR, Kabid Perencanaan, Kabid Peralatan dan pejabat berwenang yang dinilai beririsan dengan adanya peluang melakukan pungli.

Menanggapi terjadinya Pungli di Dinas PUPR Propinsi Sumut, aktivis sosial kemasyarakatan pemantau kinerja Aparatur Sipil Negara, Muhammad Abdi Siahaan/Wak Genk mendesak Gubsu selaku pemegang tongkat kepemimpinan dan Sekretaris Daerah (Sekda) segera melakukan tindakan tegas.

"Kita mendesak Gubsu dan Sekda mengambil langkah tegas dengan menurunkan tim melakukan penyelidikan," kata Wak Genk.

Wak Genk mengatakan, Kadis PUPR dan Kabid Perencanaan serta Kabid Peralatan dicopot karena diduga sumber terjadinya Pungli.

Aktivis yang telah banyak memberi bantuan kepada warga kala terjadinya Covid-19 menambahkan kalau praktek pungli dan permintaan fee proyek di Dinas PUPR Propinsi Sumut sudah menjadi rahasia umum dan sudah berlangsung turun temurun.

Namun gubernur terdahulu hingga saat ini sepertinya tutup mata seolah permainan itu dibiarkan. "Dinas PUPR sedari dulu menjadi lumbung cuan sehingga tidak heran siapapun berebut untuk masuk. Para pejabat disanapun banyak yang memegang proyek karena merekapula yang mengatur. Mungkin inilah strategi pejabat di Pempropsu untuk memeroleh uang untuk kepentingan pribadi," kata Wak Genk.

Aktivis yang mengaku kerap bertandang ke Dinas PUPR Sumut itu mensinyalir ada aliran dana ke oknum-oknum pejabat di Pempropsu termasuk ke aparat penegak hukum."Pada umumnya pejabat di Dinas PUPR Sumut bawaan pejabat di kantor Gubsu jadi sangat dimungkinkan ada aliran dana sehingga segala permainan disana terindikasi dibiarkan begitu saja demikian juga kepada oknum-oknum APH," terang Wak Genk.

Dia mengaku mendapat informasi dari orang dalam ada oknum yang menjadi anak main dari Kadis PUPR dan Kabid Perencanaan HRH, berinisial SP yang bermain dilapangan.

Diketahui Kabid Perencanaan HRH sebelumnya menjabat Kadis di Kab Padang Lawas kemudian diduga melakukan tindakan tak terpuji hingga didemo dalam kasus wanita, akhirnya HRH dicopot dan ditarik ke Dinas PUPR Propinsi Sumut dan menjadi staf.

Kemudian, HRH dijadikan "anak emas" dari Kadis PUPR Sumut sebelumnya.

Belakangan, setelah Topan Ginting ditangkap KPK, penggantinya memberikan jabatan empuk menjadi Kabid Perencanaan, yang mana jabatan itu selalu bersinggungan dengan proyek-proyekan di Dinas PUPR Sumut. Kemudian, disebut-sebut menunjuk SP sebagai anak mainnya.

Kabid Perencanaan Dinas PUPR Propinsi Sumut HRH yang dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp Apa (WA) terkait banyaknya pungli mulai dari kenaikan eselon, penunjukan Kepala UPT dan fee proyek dll, membantah.

"Saya dapat sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar, terima kasih bang, sehat dan sukses selalu ya, terima kasih," balasnya singkat.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News